Berita

Hasil Evaluasi Otsus, MRP Siapkan 4 Buku

Yakobus Dumupa, S.IP.,
 Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP)
saat diwawancarai media ini. Foto: MS
Jayapura -- Hasil dari evaluasi implementasi undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) provinsi Papua yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama wakil-wakil  Orang Asli Papua (OAP) dari tujuh wilayah adat Tanah Papua, wilayah adat Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha/Ha Anim, La Pago, dan Mee Pago di Hotel Sahid Papua, Jayapura pada Kamis, 24 Juli s.d. Sabtu, 27 Juli 2013 lalu telah dirangkum dalam empat buku dan akan menyerahkan kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.
"Setelah evaluasi Otsus, kami melakukan rapat pleno pengesahan, pada tanggal 12 Agustus 2013 lalu dan itu sudah keputusan resmi MRP dan keputusan resmi orang Papua yang menyatakan bahwa Otsus Papua telah gagal dan untuk penyelesaiaannya tidak ada cara lain kecuali dialog," tutur Yakobus Dumupa, Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura belum lama ini.
Kata Dumupa, Mekanisme dari hasil evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) bersama wakil-wakil orang asli Papua dari ketujuh wilayah tersebut secara lisan telah disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) dan dalam bentuk tertulis akan diserahkan dalam waktu dekat.
"Mekanismenya adalah hasil keputusan dalam evaluasi otsus itu kami harus sampaikan kepada DPRP, Gubernur dan selenjutnya pihak DPRP dan Gubernur menyampaikan aspirasi orang Papua kepada pemerintah pusat," ungkapnya.
"Kalau sesuai aturan, tugas MRP itu selesai. Jika aspirasi itu kami sampaikan kepada pihak terkait, kemudian selanjutnya supaya aspirasi rakyat Papua ini bisa ditanggapi pemerintah, maka itu sudah tugas semua orang jadi gubernur, DPRP, MRP, pihak gereja, orang Papua, LSM, semua kita menuntut atau meminta kepada presiden Republik Indonesia bahwa sesuai dengan aspirasi orang Papua, aspirasi itu harus di tanggapi dan Gubernur bersama MRP atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menyampaikan itu kepada presiden sebagai kepala Negara."
Yakobus menjelaskan, keempat buku yang sedang dipersiapkan tersebut isinya adalah dari laporan atau rangkuman, inventaris masalah yang isinya analisa terhadap undang-undang Otsus, risalah serta materi-materi yang disampaikan oleh para pakar pada saat evaluasi Otsus.

"Secara lisan kami sudah sampaikan kepada gubernur dan dalam waktu dekat karena sementara ini kami sedang mempersiapkan laporan sebanyak 4 buku. Jadi kami kemas laporan itu dalam 4 buku. Isi dari keempat buku itu adalah, buku yang pertama itu berupa laporan atau rangkuman dari seluruh rangkaian kegiatan itu. Buku yang kedua itu daftar inventaris masalah yang isinya itu analisa MRP terhadap undang-undang otsus dari ayat per-ayat dari pasal per-pasal. Ketiga itu berupa risalah dan itu adalah catatan seluruh rangkaian kegiatan evaluasi otsus jadi orang bicara tentang apa dan untuk apa semua sudah dirangkum di dalam buku itu kemuadia yang terakhir itu materi-materi yang disampaikan oleh para pakar. Nanti empat dokumen itu yang akan kami serahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, DPRP serta Presiden agar mereka mempelajari aspirasi rakyat Papua itu. Jadi secara tertulis seperti yang dalam empat buku itu akan segera kami sampaikan dalam waktu dekat," jelas Alumni STPMD 'AMPD' Yogyakarta ini menutup. (AE/MS)

About WP News

Powered by Blogger.