Berita

Setelah 10 Tahun, Putusan Kasus Kematian Alm.Theys Baru Diserahkan

Suasana Penyerahan berkas putusan kasus Theys (alm) ke istrinya,
Yanike Ohee di Pengadilan Militer III-19 Jayapura (Jubi/Musa)
Jayapura, 14/8 (Jubi) – Setelah 10 tahun, berkas putusan sidang kasus almarhum Theys Hiyo Eluay, Ketua Dewan Presidium baru diserahkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Penyerahan dilakukan setelah Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia melayangkan surat  ke Pengadilan Militer Iii-12 Surabayabulan lalu untuk meminta berkas putusan diserahkan ke pengadilan militer III-19 Jayapura kemudian diserahkan ke keluarga almarhum.
Surat tersebut dikabulkan kemudian pengadilan militer Surabaya meminta keluarga almarhum mengirim surat permohonan yang sama lagi untuk mendapatkan berkas ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kemudian direspon dengan menyatakan berkas akan diserahkan ke keluarga dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura. “Sudah 10 tahun waktu yang cukup lama. Pernah anak-anak dan orang Papua juga tanya ke saya, apakah sudah terima bapak punya berkas keputusan bapak ka, mama bilang belum terima,” kata Yanike Ohee, istri almarhum Theys kepada wartawan usai menerima berkas putusan dari salah satu pejabat militer pengadilan Jayapura, Rabu (14/8).
Yanike mengaku, sejak itu banyak barang bukti yang ada dalam mobil suaminya, namun hilang. Saat itu, ada tiga hendphone merk nokia yang ada dalam mobil, kemudian ada tep dan camera dalam mobil. Barang-barang ini juga hilang. Surat-surat mobil juga ikut hilang. Sewaktu pengurusan permintaan berkas putusan, kata dia, diminta surat nikah dan surat hak warisan dari anak. Pantauan tabloidjubi.com, Yenike Ohee di dampingi Komnas HAM Papua untuk menerima berkas putusan suaminya.
“Saya pikir itu agak aneh dan ingkra sehingga putusan itu tidak diserahkan kepada keluarga korban, karena di pengadilan manapun, korban atau keluarga korban wajib mendapatkan salinan putusan sehingga dia mengetahui status perkaranya seperti apa statusnya hukumnya jugaseperti apa,” kata Frits Ramandey dari Komnas HAM Papua. Menurut Frits, Komnas sebagai lembaga negara, harus bertanggungjawab menerima pengaduan. “Nah, ketika kami menerima pengaduan pada bulan yang lalu, kemudian Komnas melanjutkan itu dengan mengirim surat ke Pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya lalu,  kemudian mereka merespon dengan cepat bahwa memang benar yang harus mengambilnya adalah korban,” tuturnya.
Lalu Komnas coba terus memfasilitasi istri dari almarhum Theys, Yonike Ohee dengan  menyurati sekali lagi ke  Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Inti dari surat tersebut adalah meminta salinan surat putusan dari pengadilan militer di Jayapura. “Memang kita pernah datang untuk sampaikan tentang pengiriman surat tersebut. Tapi, baru hari ini kami baru datang ambil salinan berkas putusan itu. Lantaran seluruh surat dari mobil tersebut atas nama Yonike Ohee jadi, memang harus diserahkan. “Tadi kami sudah ketemu beberapa pejabat Oditur militer disini dan mereka pada pirinsipnya masih menunggu petunjuk dari pimpinan Oditur Militer disini dan kita harap itu segera,” ujarnya.
Segara karena, kata dia, selain hak waris tapi itu ada istri yang menerima. Apalagi barang itu atas nama iistri, sehingga tidak lagi menjadi alasan membuat konflik yang berkepanjangan. “Toh, yang datang itu isterinya. Kalau proses ini dilakukan secara baik ini kemudian memperbaiki citra pengadilan militer itu sendiri,terlepas dari mereka yang didakwa sebagai pelaku,” ujarnya lagi. Terlepas dari pelaku, lanjut dia, Pengadilan Militer III-19 Jayapura, harus mengembalikan barang-barang tersebut dengan baik.
Dia menuturkan, perlu diingat bahwa Theys juga memperbaiki citra negara. “Kasus Theys itu kasus yang luar biasa bukan biasa. Theys berjasa bagi reformasi,” ucapnya.  Bukan hanya reformasi bagi warga sipil tapi juga  reformasi Polri/TNI dalam konteks Papua. Jika pengadilan militer mengembalikan semua barang dan berkas putusan maka hal ini merupakan bagian kecil dari memperbaiki citra istitusi negara.
“Saya mau bilang bahwa Theys jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya tetapi harus dilihat dari sisi positifnya. Dulu Belanda, Soekarano dan Soebandro dinilai penjahat. Tetapi, ketika Indonesia merdeka, mereka menjadi pahlawan. Dalam konteks Papua Theys pahlawan. Dalam konteks Otsus Theys pahlawan,” katanya.
Theys H. Eluay dan Filep Karma  serta mereka yang berada di penjara atas nama Papua Merdeka mereka adalah pahlawan. Dalam perspektif  hak asasi manusia, mereka berjuang untuk dua hal pokok. Pertama, hak sipil dan politik dalam konteks politik Papua. Kedua, hak ekosob (ekonomi, sosial dan budaya). Ada banyak hak eksob orang Papua yang lama terabaikan. Mereka (Theys dan kawan-kawan) mengatasnamakan orang Papua untuk berjuang untuk mengembalikan hak ekosob dan sipil.
Ia menyebut, ketika keluarga mau mengajukan rehabilitas dan restitusi serta rekonstruksi ke pengadilan, itu urusan belakangan. Tetapi yang paling penting adalah negara melalui pengadilan Omil Jayapura terhadap almarhum. Mobil yang masih belum dikembalikan segera dikembalikan karena barang yang ada atas nama ibu Yanike Ohee sebagai istri. Lantaran ketika ditanya anak, ada anak, ketika di tanya surat nikah, ada surat nikah. Problem administrasi harus diselesaikan.
Pengadilan Militer III-19 Jayapura berjanji akan mengembalikan kunci mobil Theys ke keluarga, Minggu depan. Oditur Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Letkol CHK M.Kogoya mengatakan pihaknya akan menyerahkan kunci mobil almarhum Theys Minggu depan. Karena, pimpinan yang memegang berkas mobil serta kunci masih berada di luar Jayapura.
Seperti dikabarkan website tempo.co, Rabu,23 April 2003, Majelis hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya Senin (21/4) memang menjatuhkan vonis bersalah pada empat prajurit Kopassus yang menjadi terdakwa kasus Theys Hiyo Eluay. Keempat terdakwa itu adalah bekas Komandan Satgas Tribuana X Letkol Inf. Hartomo, mantan Komandan Detasemen Markas I Mayor Inf. Doni Hutabarat, mantan Kepala Operasi Letnan Satu Inf. Agus Supriyanto dan Prajurit Kepala Achmad Zulfahmi yang membekap mulut Theys sebanyak tiga kali.
Sedang tiga terdakwa lain dijatuhi hukuman lebih ringan oleh majelis hakim yang diketuai Kolonel CHK. AM Yamini. Terdakwa Kapten Inf. Rinardo dan Sersan Satu Asrial dihukum tiga tahun penjara, sementara terdakwa Sersan Satu Lourensius diganjar dua tahun penjara. (Jubi/Musa)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About WP News

Powered by Blogger.