Adat

LMA Merauke Tak Punya Hak Keluarkan Rekomendasi

Masyarakat sedang dialog di teras Kantor PT Mayora (Jubi/Ans
Merauke -  Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan rekomendasi sekaligus memberikan kepada investor  dalam melakukan berbagai aktivitas dan atau kegiatan di kampung-kampung. Rekomendasi yang dikeluarkan, bukan bersifat mengikat dan harus dijalankan.
Penegasan itu disampaikan Tokoh Pemuda Intelektual Marind,  Leonardus Moyuen saat ditemui tabloidjubi.com, Senin (12/8).  “Saya minta agar LMA  ditutup saja. Karena lembaga tersebut, tidak mempunyai hak dalam mengeluarkan suatu rekomendasi untuk setiap perusahan ketika akan melakukan suatu kegiatan investasi,” tandasnya.
Keberadaan LMA, demikian Moyuen, dikukuhkan untuk menjaga dan bukan menjual serta menerima. Tugas dan tanggungjawab dari orang yang dipercayakan di LMA adalah membicarakan tentang  berbagai permasalahan yang ada di tanah ini.  Sekaligus memperjuangkan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat.
Jika LMA memaksakan kehendak  agar para tua-tua adat harus menerima keberadaan dari perusahan, maka itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena tentunya banyak kalangan akan ikut melancarkan aksi protes juga, termasuk para intelektual muda. “Sampai kapanpun, kami tidak akan tinggal diam. Satu saja tekad bulat yang ditanam yakni investor harus keluar dari Kabupaten Merauke,” tegas dia.
Hal serupa juga disampaikan oleh Paulus Samkakai. Menurut dia, berbagai kalangan terutama orang Marid, sudah merapatkan barisan untuk menolak kehadiran perusahan itu. Olehnya, tak ada satupun yang berhak melakukan intervensi secara berlebihan. (Jubi/Ans)

Sumber ; www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.