Berita

IPM Rendah, Kemiskinan Tertinggi di Papua: Ini Cara Atasi Ala Enembe

Gubernur Provisni Papua, Lukas Enembe.
 Foto: tabloidjubi.com
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH --  Gubernur Provisni Papua, Lukas Enembe mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua sangat rendah dan kemiskinan sangat tinggi dari semua provinsi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Gubernur pada acara Penandatangan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Pembukaan Kuliah Umum Tahun Akademik 2013/2014 di Auditorium Uncen, Jayapura, Senin (19/08/13).

"Saat ini di Papua, IPM rendah dan kemiskinan tinggi. Itulah sebabnya, kami komitmen untuk membangun Papua. Rakyat Papua berada di atas kekayaan tetapi mereka miskin. Rata-rata orang Papua tidak punya rumah," tutur Gubernur pada dalam kuliah umum itu.

Kata Enembe, pihaknya telah identifikasi sejumlah masalah di Papua yang berkaitan dengan kemiskinan selama implmentasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Otsus belum optimal. Maka itulah kami ingin rekonstruksi Otsus menjadi Otsus Plus. Setelah itu kita harus masuk pada Undan-Undang Pemerintahan Papua (UUPP). Aceh sudah terapkan UUPP. Kenapa Papua tidak bisa, " tutur Enembe.

Tiga Periode Pembangunan Papua Ala Enembe
Kepada ribuan mahasiswa Gubernur menjelaskan, penuntasan kemiskinan dalam visi "Papua Bangkit" yang diusung Enembe ditempuh melalui tiga periode pembangunan.

Kata Gubernur periode pembangunan pertama adalah periode penataan, yakni saat ini. "Dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan telah turun dari 41% menjadi 31%. Jadi pada periode penataan ini saya akan berusaha turun sampai 25%," katanya.

"Periode pembangunan berikutnya adalah periode kebangkitan. Pada periode ini, kemiskinan kita akan tekan hingga 15% dan pada periode pembangunan 2018-2022 adalah periode pembangunan kemandirian. Pada tahapan ini, kemiskinan kita akan tekan hingga 10%," tutur Gubernur disambut tepuk tangan meriah ribuan mahasiswa dan akademisi.

Gubernur mengatakan, ia optimis dengan gagasan itu karena Papua memiliki SDM yang luar biasa tetapi selama ini tidak dikelola dengan baik. "Kenapa saya katakan begitu, karena kita punya kekayaan. Ke depan, kita harus gunakan untuk rakyat Papua," tuturnya.

Gubernur Optimis Saham Freeport 10,4% Bangun Papua
"Selama ini Pemerintah Provinsi Papua tidak punya saham PT Freeport Indonesia. Padahal Freeport ada di Papua. Tapi ke depan, kita pastikan punya saham. Saham 10,4% adalah milik pemerintah Papua. Itu harus," kata Gubernur Papua.

Caranya bagaimana? Kata Gubernur, "Kita atur."

"Selama ini sejumlah dana dari Papua masuk ke Jakarta. Tetapi, ke depan kita akan kembalikan ke Papua. Kita harap fiskal Papua terus akan naik," tuturnya.

Gubernur juga menyinggung soal dana 38 trilyun  yang telah habis selama 12 tahun implementasi Otsus Papua.

"Kalau kita bandingkan dengan Ibu Kota Jakarta, Papua PAD Papua lebih kecil. Padahal kita punya kekayaan lebih besar. Papua punya kekayaan tetapi PAD hanya 400 milyar. Apakah itu yang kita banggakan di atas tanah yang penuh kekayaan."

Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi akan mendapatkan sejumlah dana dari Pemerintah Pusat. Dana-dana itu akan digunakan untuk pembangunan Papua. "Tujuan kita terakhir adalah perubahan," kata Gubernur.

Mahasiswa Uncen Minta Dialog Jakarta Papua
Suasana kuliah umum tiba-tiba berubah ketika memasuki sesi tanya jawab. Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik secara bertubi-tubi menyampaikan kegagalan implementasi Otsus di Papua.

Mereka juga menolak Otsus Plus dan meminta dilakukannya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan terakhir atas kegagalan Otsus selama 12 tahun.

"Mahasiswa!" teriak Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Uncen, Yason Ngelia di hadapan Gubernur, Rektor Uncen, dan sejumlah akademisi. "Hidup!" sambut ribuan mahasiswa.

Tidak berhenti di situ, Yason kemudian berteriak,  "Papua!".  Lalu, disambut teriakan mahasiswa, "Merdeka!" Yel-yel ini diulang beberapa kali. Kemudian, ia melanjutkan, "Otsus itu barang yang gagal, jadi solusinya adalah dialog," katanya disambut tepuk tangan meriah.

Kata dia, "Mau bangun Papua 100 tahun juga tidak pernah akan ada perubahan ketika masih bersama NKRI."

Mahasiswa Fisip, Benny Hisake juga menyoroti soal pembumkaman demokrasi di Papua. "Ruang demokrasi di Papua ditutup. Itu perintah siapa? Sementara Bapak (Gubernur: red) mengatakan Papua aman dan damai," katanya.

Lebih lanjut kata Benny, "Ketika kami menegakan kebenaran, kami dikejar-kejar, kami ditangkap. Negara ini negara demokrasi. Apa bedanya kami di Papua dengan daerah lain di Indoneia. Di Jawa sana orang dengan bebas menyampaikan pendapat sementara kami di Papua tidak," protesnya.

Terkait dengan Penandatangan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) dalam rangka pembangunan Papua termasuk perumudan Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua, mahasiswa mengingatkan dosennya untuk tidak lupa dengan tugasnya, mengajar.
"Utamakan tugas, jangan sampai kami jadi korban kayak di waktu lalu. Jangan terlalu banyak keluar," pinta salah satu mahasiswa dalam sesi tanya jawab itu.

Waktu yang tersedia untuk tanya jawab terbatas, hanya diberi kesempatan kepada 5 orang untuk bertanya dari ribuan mahasiswa yang hadir pada kesempatan itu. Beberapa mahasiswa telah berdiri di depan tidak sempat mendapatkan kesempatan untuk bertanya.

Pantauan majalahselangkah.com, beberapa mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya sempat membuat keributan. "Papua merdeka. Ini semua baku tipu saja. Pokoknya Papua merdeka," kata salah satu mahasiswa seraya mengajak mahasiswa keluar ruangan.

"Kalau Anda mahasiswa Papua silahkan keluar," ajak mahasiswa itu. Lalu, ratusan dari ribuan mahasiswa yang berada di sekitar pintu ramai-ramai sempat keluar meninggalkan ruangan. Sebagian lainnya tidak sempat keluar setelah satpan yang menjaga pintu menutup pintu keluar.

Acara yang memakan waktu lama itu dikeluhkan mahasiswa karena digelar tanpa snack dan minuman. Beberapa mahasiswa dan wartawan yang hendak keluar sekedar untuk membeli minuman sempat adu mulut dengan satpan yang menolak membukakan pintu. (MS)

Baca laporan kemiskinan di Papua: KLIK

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.