Berita

Akhiri Perbudakan, Gelar Dialog Jakarta-Papua

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi)
 Papua, Benny Giay. Foto: stt-walterpost.org
Jayapura -- Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Benny Giay menilai pembangunan di Papua dibuat dengan bias pendatang dan dilakukan untuk kedok atas perampokan kekayaan alam di Papua.
"Atas kondisi ini, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh  Daniel Dahkidai bahwa yang terjadi di Papua itu perbudakan terselubung," kata Benny Giay di Jayapura belum lama ini.
Kata dia, kebijakan publik yang dilakukan di Papua itu degenerative. "Pelan-pelan melumpuhkan tetapi orang Papua tidak sadar. Mereka bilang, sudah lama dikendalikan bahwa AC  di Papua itu diatur. Dalam negara ini ada kelompok yang keras. Mereka mau, demokrasi tidak jalan. Jadi, Jakarta memang tidak punya kemauan," tuturnya.
Maka, kata dia, Pemerintah Indonesia jangan pura-pura tidak tahu. Pemerimtah harus duduk berdialog secara bermartabat dengan orang Papua. "Pemerintah Indonesia mestinya  dengar tuntutan rakyat Papua saat ini, dialog Jakarta-Papua. Bukan militer, bukan baku tipu dengan UP4B, bukan juga dengan Otonomi Plus, dan lain-lain," harapnya.  
"Saya ini Ketua Sinode, saya punya kewajiban untuk sampaikan apa yang dikeluhkan dan dialami oleh umat saya. Saya mau lihat umat yang digergaji oleh negara. Karena salah satu syarat dirikan gereja adalah umatnya. Saya mau lihat soal pelumpuhan gereja di Papua," tuturnya.
Benny juga soroti, implementasi Otsus 12 tahun ini lebih banyak terjadi kekersan. "Kekerasan fisik, psikis, simbolis, dan rasisme lainnya. Kekerasan yang paling menonjol itu soal kamatian dalam rangka otonomi khusus. Lalu, kita dinilai berdasarkan fisik, kulit dan rambut bukan berdasarkan kemampuan kita atau pencapaian kita, " tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan soal kekerasan fisik oleh negara melalui tentara. "Tentara itu melakukan kekerasan karena ada keyakinan. Kalau ada keyakinan, siapa yang tanamkan keyakinan itu, ya Negara," jelas Benny.
Benny juga soroti soal tertupnya ruang bagi rakyat di Papua untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.  "Semua aktivitas demokrasi di Papua dimatikan. Negara juga melumpuhkan usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat untuk kemajuan demokrasi di Papua, "kata ketua Sinode Kingmi ini. (MS)


About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.