Adat

Masyarakat Adat Papua "Dekat" Dengan Tanah

Asisten III Sekda Papua, Waryoto (Jubi/Alex)
Jayapura - Sejak awal kehidupan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat Indonesia dan dunia, sudah sangat dekat dengan tanah dan alam lingkungan. Mereka telah memiliki hak untuk menghargai dan mengatur tanah sumber kehidupan dan identitas mereka. Dimana kedekatan orang Papua dengan alam dapat dipahami melalui tarian, lagu, dan doa. 


“Keyakinan tanah sebagai ibu, diperkuat setelah agama Kristen masuk di tanah Papua. “Hormatilah Ayah dan Ibumu” tertulis dalam sepuluh firman Allah. Ajaran itu semakin mendekatkan suku-suku di tanah Papua yang mayoritas Kristen ini, tanah mereka sebagai ibu yang patut dicintai dan dijaga,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Sekda Papua Waryoto saat membuka Sosialisasi Regulasi Perdasus Tentang Pengelolaan SDA dan Ulayat, di Hotel Matoa Jayapura, Senin (29/7). 



Gubernur menilai, sosialisasi regulasi perdasus tentang SDA dan ulayat penting dan strategis dalam upaya untuk mendorong pengembangan hak-hak masyarakat adat Papua terutama pada bidang keagrariaan yang meliputi hak ulayat. 



“Sejalan dengan gerakan peradapan baru menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Gerakan ini hendaknya diwujudkan dalam semua kegiatan keagrariaan yang lebih memihhak kepada rakyat melalui dukungan regulasi pro masyarakat adat Papua juga dilaksanakan dalam rangka memantapkan perhatian kita terhadap perlindungan tanah, hutan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mengakui hak-hak adat dalam sistem pemerintahan yang responsif terhadap tanah bagi masyarakat adat Papua,” ujarnya. 



Menurut Gubernur, tanah bagi masyarakat adat Papua berperan dalam memperkuat ikatan mereka dengan segala hal yang berada di permukaan maupun perut bumi. Tanah dalam pandangan antropologi di kalangan orang Papua adalah tempat tinggal arwah nenek moyang yang merupakan sumber kekuatan hidup manusia. 



“Dari aspek adat dan budaya, tanah adalah mama atau ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan hingga sekarang ini. Karena itu, bila manusia merusak alam, dengan sendirinya ia merusak dirinya sendiri. Dengan demikian, masyarakat Papua memandang tanah sebagai tubuh ibu atau mama orang Papua, sehingga tidak boleh ada orang yang seenaknya mengambil atau merusak,” tukasnya.




Menanggapi itu, tegas Gubernur, pandangan masyarakat adat Papua terhadap tanah sebagai bagia dari kehidupannya membuat setiap kelompok atau komunitas adat telah membuat aturan-aturan adat yang berlaku dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh warganya. 



“Pada beberapa tempat pandangan tersebut masih hidup sampai saat ini. Pada dasarnya pandangan dalam aturan adat tersebut memberikan perlingungan terhadap pemanfaatan dan pelestarian tanah sebagai bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat di tanah Papua. Dalam hukum nasional juga telah memberikan perlindungan dan pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan ulayat yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. 



Lebih lanjut, Undang-Undang Otsus juga menegaskan, pemerintah wajib mengakui, menghormati dan melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. “Ini berarti, UU Otsus Papua secara tegas telah memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak adat. Dalam hal ini, pengakuan di dalam wilayah masyarakat adat,” tambahnya. 



Berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak adat tersebut, lanjutnya, maka pemerintah akan mengupayakan perlu adanya Perdasi, Perdasus tentang PSDA yang menyebutkan, kawasan SDA yang dikuasai, dimiliki, diusahakan oleh masyarakat adat dengan kegiatan pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat itu sendiri. 



Kedua, setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak ketiga harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperlihatkan aspek konservasi. Ketiga, setiap kerjasama pengelolaan kawasan SDA antara masyarakat adat dengan pihak luar negeri harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten, kota dengan memperhatikan kepentingan nasional tanpa merugikan masyarakat adat. 



“Sekalipun telah ada berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ulayat, namun masih saja ada permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat adat sehubungan dengan hak atas SDA dan ulayat. Terkait dengan hal itu, saya tekankan penting adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan SDA dan Ulayat di Papua,” katanya. (Jubi/Alex)



About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.