Berita

Lukas Enembe : Merdeka, Mana ? Sampai Hari Ini Juga Belum Merdeka

Gubernur Lukas Enembe Lantik Empat Anggota MRP Antar Waktu
(Jubi/Alex)
Jayapura —  Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, Jumat (12/7) pagi, melantik empat orang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) antar waktu. Empat anggota MRP yang dilantik adalah Maria Christina Ireeuw menggantikan Hanna Salomina Hikoyabi, Salomina Yaboisembut menggantikan Agus Alue Alua, Maria Kambirok menggantikan Maria Magdalena Kaize, dan Imanuel Genongga menggantikan Yosias Gire. 


Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, dan disaksikan langsung oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Danlantamal X Jayapura, serta para anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat. 



Dihadapan para anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, Undang-Undang 21 tahun 2001 adalah untuk tanah Papua bukan provinsi Papua, itulah sebabnya pemerintah sebagai provinsi induk mendapat kepercayaan dari Presiden untuk menata kembali UU tersebut. 



“Tentu itu lahir bukan karena keinginan Pemerintah Pusat, tetapi sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat Papua untuk menata kembali, karena 12 tahun kita melaksanakan UU 21 tentu perlu ada evaluasi. Memang ada yang sudah kita laksanakan, tapi belum sepenuhnya kita laksanakan. Oleh karena itu, sejak saya dan Klemen Tinal dilantik, salah satu yang kita sampaikan kepada Pemerintah Pusat adalah rekonstrusi UU 21 tersebut,” katanya. 



Menurut Gubernur, rekonstruksi UU 21 adalah sangat penting karena UU ini bukanlah suatu kitab suci. Sebab selama perjalanannya 12 tahun kita tidak punya evaluasi. 



“Saya anggap penting mendapat tanggapan dari semua stakeholder untuk provinsi Papua, Papua Barat dan Pemerintah Pusat, tiga bulan berjalan pemerintahan di bawah pimpinan saya dan Klemen Tinal kami sudah lakukan langkah-langkah yang luar biasa, Raperdasus dengan menghadirkan 29 bupati dan wali kota. Kita minta pandangan dan pikiran mereka dan draf kita sudah lempar ke rakyat Papua untuk dipelajari dikaji dan didiskusikan. Tentu kita lakukan langkah awal adalah kembalikan kepada MRP karena Pasal 77 UU 21 menyatakan rekonstruksi harus dari rakyat Papua kepada MRP dan diteruskan kepada pemerintah. Untuk itu, kami berharap teman-teman Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat mendukung penuh dan dibicarakan secara terbuka pada rakyat Papua. Harapan kita adalah 16 Agustus mendatang, Presiden bisa menyampaikan gagasan dan regulasi dan kita berharap rekonstruksi ini membawa harapan bagi rakyat Papua,” ujarnya.




Pada kesempatan itu juga, Gubernur Lukas Enembe meminta agar Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat selalu bergandengan tangan untuk bangun Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada kata “merdeka”. 



Lanjutnya, rakyat Papua masih banyak yang tertinggal, kalau ada yang bicara merdeka saya paling tidak setuju karena itu hanya korbankan rakyat. 



“Lebih baik bicara soal kesejahteraan, orang-orang yang ada di gunung-gunung dan rawa-rawa tidak dapat makan dan punya rumah. Untuk itu, saya minta kita sama-sama bergandengan tangan bangun rakyat Papua yang sejahtera.  Merdeka, apa itu merdeka, dari dulu orang bicara besok kita akan merdeka, mana, sampai hari ini juga belum merdeka,” tegasnya. 



Menanggapi itu, Lukas Enembe mengatakan, di era kepemimpinanya lebih menitik beratkan pada pembangunan Papua menuju kesejahteraan, karena Papua tidak boleh tertinggal dengan segala kekayaan yang dimiliki. 



“Banyak masyarakat yang memiliki rumah, pohon dan lainnya, tapi mereka tidak mampu mengelolahnya. Ini soal besar yang harus diselesaikan. Untuk itu, di era kepemimpinan saya dan Klemen Tinal, kami berkomitmen untuk menegakkan untuk membangun rakyat Papua yang sejahtera. Untuk itu, saya meminta dukungan untuk bersama membangun Papua menuju sejahtera,” katanya.(Jubi/Alex)

About WP News

Powered by Blogger.