Berita

Tapol Papua Merdeka Tolak Grasi Kesejahteraan

TAPOL PAPUA MERDEKA
Jayapura - Mewakili  puluhan orang Papua di balik jeruji, 26 tahanan politik (Tapol) Papua Merdeka menolak rencana pemerintah Indonesia memberikan grasi. “Kami tawanan politik menolak rencana pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Sem Yanu, salah satu narapidana politik Papua Merdeka saat membacakan pers rilis yang ditandatangani 26 Tapol Papua Merdeka dalam jumpa pers di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) di Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/6).

Dari pers rilis yang dibacakan Sem, para Tapol Papua Merdeka ini mengatakan, grasi itu akan diberikan dalam rangka Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Para Tapol Papua Merdeka yang dibebaskan dengan jaminan jabatan-jabatan dan fasilitas dalam pemerintah Indonesia. Sehingga para Tapol Papua dengan tegas menolak tawaran dan jaminan kesejahteraan itu.

“Kami berjuang bukan untuk mencari  jabatan, mencari kesejahteraan personal, melainkan kami berjuang dan ditawan karena mempertahankan harga diri kebangsaan dan menyelamatkan bangsa Papua dari diskriminasi, marginalisasi, minoritasisasi dan kepunahan etnis,” tutur Sem membacakan pers rilisnya.


Sehingga, lanjut Sem, para Tapol Papua Merdeka mengatakan tidak butuh dibebaskan dari penjara. “Tetapi kami butuh dan tuntut bebaskan bangsa Papua dari penjajahan negara kolonial Pemerintah Republik Indonesia,” tuturnya.

Sedangkan nama-nama yang menandatangani pers rilis itu, yakni FIlep J.S. Karma, Victor F. Yeimo, Selpius Bobii, Agust M.S. Kraar, Dominikus Sorabut, Alex Makabori, Nicodemus Sosomar, Petrus Narotou, Denny I Hisage, Dago Ronald Gobay, Jufry Wandikbo, Mathan Klembiab, Rendy W. Wetipo, Boas Gombo, Jhon Pekey, Oliken Giyai, Panius Kogoya, Marsel Asso, Ferdinan Pakage, Timur Wakerkwa, Kimeus Wenda, Andinus Karoba, Jepray Nurip, Yulianus Wenda, dan Anike Kogoya.

Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Markus Haluk yang mendampingi Sem Yanu dalam pers rilisnya mengatakan, tak ada satupun Tapol Papua Merdeka menerima grasi itu. “Sampai hari ini tidak ada Tapol yang menerima Grasi. Pada Kamis lalu, pernyataan para Tapol itu telah dikirim kepada Presiden Republik Indonesia dan Kadubes negara-negara yang peduli dengan masalah kemanusiaan di Papua,” tuturnya. (Jubi/Mawel)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.