Berita

Pemerintah Dan Perusahaan Pertambangan Sudah Transparan ?

Ilustrasi Tambang Freeport (IST)
Jayapura – Sejak tahun 2010 telah menjadi tonggak penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerapkan Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). Sebuah standar global yang diterapkan di 37 negara.

EITI mendorong pelaporan oleh para produsen migas, mineral, dan batubara atas apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah melaporkan penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan tersebut. Laporan yang diterima dari para pelaku usaha dan pemerintah kemudian ditelaah oleh “rekonsiliator” independen dan dibentuk menjadi sebuah laporan EITI nasional.

Laporan EITI Nasional ini telah diterbitkan untuk pertama kali pada bulan Mei 2013.

Keseluruhan proses diawasi oleh sebuah kelompok kerja multi-stakeholder yang meliputi instansi pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, kelompok kerja ini terdiri dari 13 direktur jenderal dari lima kementerian, pejabat tinggi dari tiga provinsi yang kaya sumber daya alam, tiga perwakilan dari asosiasi-asosiasi industri ekstraktif, serta tiga perwakilan masyarakat sipil yang dipilih.

Laporan EITI Indonesia pertama ini adalah sebuah upaya dan kerja keras yang menyajikan hasil rekonsiliasi antara aliran dana dari 50 perusahaan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas, 16 perusahaan pertambangan mineral, dan 53 perusahaan pertambangan batubara yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia, dengan jumlah yang diterima oleh Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas (kini SKK Migas), Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Laporan pertama ini dibuat khusus untuk tahun kalender 2009.

Khusus Papua dan Papua Barat, laporan EITI Nasional ini memuat juga data-data rekonsiliasi aliran dana Kontrak Kerja Sama dua perusahaan raksasa, Freeport Indonesia dan BP Tangguh.

Untuk mensosialisasikan laporan EITI Nasional ini di tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota), EITI bekerjasama dengan sejumlah 6 organisasi non pemerintah (Publish What You Pay (PWYP), Article 33, LPAD Riau, Swandiri Institute, Lepmil Sultra, SOMASI NTB dan AJI Papua). Masing-masing organisasi ini akan mensosialisasikan laporan EITI Nasional di kalangan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, perusahaan dan masyarakat adat.

Meski demikian, organisasi non pemerintah yang terlibat dalam sosialisasi Laporan EITI nasional ini juga memberi catatan kritis. PWYP menilai masih ada masalah dalam laporan EITI, terutama menyangkut sinkronisasi data. Misalnya, royalti batubara. Laporan penerimaan yang disusun pemerintah lebih besar dari yang dilaporkan perusahaan. PWYP mencatat bahwa dari hasil laporan migas, mineral, dan batubara, banyak yang berbeda. “Artinya, apa yang dibayarkan perusahaan dan apa yang dibayarkan pemerintah tidak sama dalam laporan,” jelas Aryanto Nugroho, anggota tim advokasi PWYP, akhir Mei lalu. “Kami mengkritik perbedaan-perbedaan yang muncul dari kedua laporan tersebut,” sambungnya


AJI Papua, salah satu organisasi non pemerintah yang terpilih untuk mensosialisasikan laporan EITI tersebut menyambut baik inisiatif masyarakat sipil ini.
“Meski laporan EITI Nasional ini baru merekonsiliasi aliran dana perusahaan ke pemerintah pada tahun 2009, tapi ini sebuah langkah maju untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran. Masyarakat perlu tahu, berapa besar nilai yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif seperti pertambangan mineral, minyak dan gas di Papua. Ini tugas media massa. Jika sebelumnya, jurnalis merasa kesulitan mengakses data pendapatan pemerintah dari perusahaan-perusahaan tersebut, sekarang sudah disediakan. Jadi tinggal memberitakannya.” kata Victor Mambor, Ketua AJI Papua, Sabtu (01/06) di Jayapura.

Lanjut Mambor, masyarakat dan pemerintah perlu tahu nilai yang diberikan perusahaan-perusahaan tambang di Papua dan Papua Barat. Karena realitas sosial perlu dibandingkan dengan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota dari perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Mambor, pada tahun 2009 saja, sesuai laporan Kementrian Perekonomian, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor minyak dan gas bumi di provinsi Papua Barat, nilainya Rp. 110.170.910.819,-. Lebih dari 110 miliar. Ini terdistribusikan ke provinsi dan 9 kabupaten di Papua Barat. Pendapatan ini dari 9 perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
“Nah, apakah pendapatan ini memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat di provinsi tersebut? Terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena lahan masyarakatlah yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan, maka masyarakat harus memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.” ujar Mambor.

Atau contoh lainnya adalah royalti PT Freeport Indonesia yang mencapai 1 Triliun lebih pada tahun 2009 yang terdistribusikan ke provinsi Papua dan 27 Kabupaten/Kota.
“Kabupaten Mimika, mendapatkan 418 M lebih pada tahun 2009. Tahun-tahun sebelumnya, mungkin lebih kecil dari pendapatan tahun 2009. Tapi ironisnya, baru tahun 2010, Pulau Karaka yang berhadapan dengan tempat pengapalan konsentrat PT Freeport Indonesia di Port Site memiliki sebuah Sekolah Dasar. Itupun dibangun secara mandiri. Bayangkan saja, selama 30 tahun, perusahaan itu berhadapan dengan masyarakat, sebuah Sekolah Dasar pun tak bisa dibangun oleh perusahaan sebesar Freeport.” kata Mambor. (Jubi/Eveert Joumilena)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.