Berita

LNG Tangguh Dianggap Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat

LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. (Jubi/Levi)
Jayapura – Kehadiran kilang Migas LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat dianggap belum memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat sekitarnya. 


Anggota Komisi B DPR Papua Barat yang membidangi ekonomi dan keuangan, M. Thaslim mengatakan, masyarakat sekitar kilang LNG Tangguh risau karena belum merasakan manfaat signifikan dengan kehadiran perusahaan tambang tersebut. 



“Masyarakat disekitar pertambangan itu menjadi risau karena belum merasakan manfaat secara nyata dengan kehadiran perusahaan besar itu. Pahal mereka berharap kekayaan alam yang dikeruk itu juga bisa mereka rasakan dengan keberadaan mereka untuk eksis sebagai warga negara,” kata M. Thaslim usai bertemua Anggota Komisi B DPR Papua, Rabu (26/6). 



Menurutnya, kedatang mereka menemui DPR Papua guna beraudiance terkait Perdasus Dana Bagi Hasil karena hal ini menjadi salah satu yang krusial di Papua. Barat. Hanya saja DPR Papua juga belum merampungkan Perdasus. 



“Setelah sampai disini ternyata di Provinsi Papua juga belum ada regulasi yang mengatur tentang dana bagi hasil. Yang ada hanya Perdasi tentang pertambangan. Kami merasa di Papua Barat tidak jauh beda dengan Provinsi Papua. Anggarannya sangat minim sehingga kemandirian dari sisi ekonomi pemberdayaan orang Papua kurang. Ini juga menjadi satu hal yang membuat orang Papua merasa belum sejahtera,” ujarnya.



Dikatakan, orang Papua selalu berteriak tentang ketidak puasan karena kegagalan Otsus, akibat penanganan terkait pemberdayaan orang Papua. Pihaknya menilai, pemberdayaan orang Papua itu tidak begitu sungguh-sungguh dilaksanakan Gubernur. Untuk itu program yang dibuat perlu di evaluasi.



“Ini agar empat poin penting amanat Otsus yakni pendidikan, kesehatan,infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi bagi rakyat betul-betul menjadi nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata M. Thaslim. 



Ketua Komisi B DPR Papua Barat, Ayok Rumbroren mengatakan, DPR Papua belum bisa memberikan usulan kongkrit kepada pihaknya terkait Perdasus Dana Bagi hasil karena masih dalam rancangan. 



“Jadi mereka belum bisa memberikan kepada kami hasilnya, tetapi yang merupakan rancangan yang dibuat DPR Papua, nanti akan diserahkan kepada kami. Namun kami mau lihat itu dulu rancangannya sehingga kami akan jadikan sebagai acuan,” ujar Ayok Rumbroren. (Jubi/Arjuna)

Sumber : www.tabloidjubi.com 

About WP News

Powered by Blogger.