Alam

Akibat Pengalaman Pahit, Warga Waris Tolak Investor

Nico Tunjanan (Jubi/Mawel)
Sentani - Penduduk asli Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, mengadakan satu pertemuan akbar yang menghasilkan satu kesepakatan menolak investasi di wilayah Distrik Waris.  Hasil kesepakatan itu disampaikan Nico Tunjanan, Penangungjawab Anomasi Karya-Karya Pastoral Sesi Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (6/6). 


“Kami masyarakat Distrik Waris dari Suku Walsa dan Suku Fermagam, menolak masuknya investasi di daerah kami,” kata Nico mengingat judul pernyataan sikap hasil pertemuan penolakan itu. 



Menurut Nico, alasan penolakan warga Waris tidak ingin mengulang pengalaman pahit bersama investor yang beroperasi di wilayah Keerom sebelumnya. “Perusahan-perusahaan yang ada, tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Contohnya, ada empat perusahan yang beroperasi di sana, hanya mengubar janji, mengambil keuntungan daripada penuhi janjinya,” tuturnya. 



Misalnya saja, kata Nico, PT. Tandan Sawita Papua, perusahaan perkebunan sawit ini beroperasi di Distrik Arso Timur. Perusahaan ini memberikan janji kepada masyarakat Arso Timur untuk mendapatkan akses jalan, listrik dan pendidikan.  Tapi kenyataannya, janji-janji itu tak ditepati. 



Terus, PT Batasan, perusahaan kayu log yang beroperasi di daerah Waris. Perusahaan ini melakukan penebangan hutan, sehingga merusak sumber air, hutam tempat mencari makan dan merusak hutan-hutan sakral dalam kepercayaan masyarakat setempat.



Juga ada perusahaan penggilingan batu di Sungai Pund dan pertambangan emas di Senggi. Kedua perusahaan itu hanya merusak ekosistem sungai dan meninggalkan lubang pada tanah yang sewaktu-waktu akan terjadi longsor. 



Menurut Nico, kehadiran para perusahaan ini sering menimbulkan konflik sosial. Warga saling tuding dan curiga siapa pelaku yang memasukkan perusahaan ke wilayah mereka. Batas-batas hutan dari masing-masing keret mulai tidak jelas, sehingga adanya perampasan hak hutan dari keret lain. 



Pastor Paroki Waris, Pastor Kris SVD mengungkapkan, masalah tersebut perlu disikapi pemerintah. “Masalah ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak, agar tidak mengulang pengalaman yang sama,” tuturnya. 



Pastor Timotius Safire OfM, Kordinator Animasi Karya-Karya Pastoral Sesi Keadilan dan Pedamaian keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiska Papua, mengungkapkan hutan itu sumber kehidupan bagi masyarakat Papua. “Hutan adalah seorang ibu yang memberikan makan bagi anak-anaknya. Hutan adalah tempat kehidupan, jika dirusak akan juga merusak kehidupan kita manusia. Sehingga perlu perhatian pemerintah, sikap dan komitmen bersama warga menolak itu harus tegas,” tuturnya. 



Menanggapi pernyataan itu, Karel mewakili Kepala Suku Walsa dan Fermanggam tegas mengatakan menolak investasi dalam bentuk apapun di wilayah Waris. “Kerusakan hutan adalah kehilangan budaya bagi orang Waris. Sekarang kita harus berdiri untuk mengatakan tidak, demi anak cucu Walsa dan Fermagam,” katanya. (Jubi/Mawel)



About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.