Berita

Tolak Investor, Masyarakat Di Empat Distrik Tanam Sasi

Bicara tolak investor (Jubi/Ans)
Merauke - Forum Masyarakat dan Intelektual Sub Suku Marind Woimakleo mengatasnamakan warga dari Distrik Tubang, Ilwayab, Okaba dan Tubang sebagai pemilik hak ulayat, menolak dengan tegas lima investor yang akan  melakukan kegiatan investasi di wilayah mereka. 


Kelima perusahan itu, yakni PT Randu Kuning Utama, PT Suana Hijau Indah, PT Wahana Samudra, PT Randu Kuning Alam Nusantara serta PT Darma Agro Lestari. 



Sekretaris Forum Masyarakat dan Intelektual Sub suku Marind-Woimakleo,  Martinus O Mahuze pada keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Kantor Bappeda Merauke, Senin (27/5) mengungkapkan, penolakan  sejumlah perusahan tersebut ditandai dengan penanaman sasi sebagai symbol adat dan larangan. Dengan demikian, tak ada satupun orang termasuk pemerintah maupun pengusaha, memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan dan atau melaksanakan kegiatan investasi. 



Lebih lanjut Mahuze menegaskan, beberapa waktu lalu, para investor itu masuk ke kampung-kampung dan mereka melalui perantara aparatur di tingkat distrik. “Terus terang, masyarakat menjadi sangat kaget dengan kehadiran perusahan sekaligus menginformasikan jika akan membuka lahan. Berangkat dari itu, saya sebagai  anak asli dari Distrik Tubang, merasa langkah yang dilakukan perusahan, sangat tidak tepat dan lebih mengandalkan aparatur di tingkat distrik,” tegasnya.



Padahal, lanjut Mahuze, para investor tidak menyadari diri jika lahan yang digunakan adalah milik masyarakat. “Bagi kami, para investor sudah salah langkah.  Sehingga tidak mungkin lagi masyarakat yang adalah pemilik hak ulayat, akan menerima kembali kehadiran mereka. Apalagi sasi juga sudah dipasang di setiap kampung dan tidak boleh ada satupun orang yang berhak mencabut kembali,” tandasnya. 



Dijelaskan, alasan penolakan kegiatan investasi tebu dan sejumlah usaha lain di lima distrik tersebut, sudah pasti akan membabat hamparan hutan yang ada dan otomatis ekosistem yang ada  di dalamnya pasti punah. “Itu yang kami tidak mau dan masyarakat pun tetap ngotot agar tidak boleh adanya kegiatan yang dilakukan,” ujarnya. 



Ditambahkan, ketika investor akan hadir di lima distrik, masyarakat juga belum siap dari sisi sumber daya manusia (SDM). Ketika akan membuka lahan, sudah pasti warga akan dilibatkan secara langsung. Tetapi disaat perusahan sudah mulai menjalankan usahannya, orang asli akan tersisi. Karena secara umum dari latar belakang pendidikan sangat terbatas dan tak memiliki skiil dan atau keahlian.  (Jubi/Ans)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.