Berita
Kapolres Biak Numfor, AKBP Esrerlina Sroyer, BA (Jubi/Arjuna)
Jayapura –Sebanyak 26 warga kampung Mandori, Distrik Numfor, Kabupaten Biak Numfor, Papua, sementara ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi di Markas Kepolisian (Mapolres) Biak. Keduapuluh enam warga tersebut dimintai keterangan terkait konflik hak ulayat tanah. 


Maikel Marisan, salah satu warga Mandori yang diperiksa polisi saat dikonfirmasi  tabloidjubi.com via telpon, Rabu (26/6) malam mengaku, saat ini mereka sementara menginap di Aula Mapolres Biak untuk dimintai keterangan terkait hak ulayat tanah. Menurutnya, mereka diperiksa dan dimintai keterangan karena membongkar dua rumah dua warga bermarga Korwa yang selalu mengancam anak-anak dan keluarga dari kampung Mandori. 


Kata dia, warga Mandori tidak mengamuk dan membongkar dua rumah milik dua warga korwa ini. Namun, kedua orang tersebut selalu mengancam anak-anak dan keluarga dari kampung Mandori. Ancaman bermula, ketika warga Mandori selaku pemilik hak ulayat mempertayakan izin pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Distrik di Mandori pada 2007. Pembebasan lokasi itu sama sekali tidak diketahui warga Mandori selaku pemilik hak ulayat. “Izin pelepasan tanah untuk pembangunan Kantor Distrik ini sama sekali kami warga Mandori sebagai pemilik tanah, tidak tahun. Jadi, kami tuntut dan minta kejelasan,” ujarnya. 


Sebenarnya, kata dia, masyarakat Mandori hendak meminta kejelasan izin pelepasan lahan sejak awal pembangunan yakni pada 2007. Namun, pembangunan kantor itu mendapat pengawasan ketat dari TNI. “Kami minta izin dari awal, tapi tentara selalu jaga ketat pembangunan itu. Akhirnya, masyarakat takut senjata jadi tidak tuntut,” katanya. Tetapi, tak mengurung niat masyarakat untuk meminta kejelasan. Warga berusaha untuk menulias tuntutan terkait kejelasan tanah melalui papan. Saat itulah, dua warga Korwa mengancam anak-anak sekolah Mandori dengan tombak dan parang. Ancaman tersebut terus menerus dilakukan akhirnya warga Mandori marah dan membongkar rumah dua warga tersebut pada 6 September 2012.


Ia menjelaskan, dari amukan itu, maka kini kepolisian memanggil dua puluh enam warga yang saat itu membongkar dua rumah warga tersebut. Dia menambahkan, warga Mandori bersikeras untuk menuntut dan meminta kejelasan terkait pembebasan lahan karena sejak dulu, nenek moyang mereka berkebun disekitar lokasi pembangunan Kantor Distrik, sehingga mereka merasa tanah itu adalah milik warga Mandori. “Kami tuntut karena nenek moyang kami sejak dulu cari makan disitu. Dan menurut mereka, tanah itu milik kami. Jadi, kalau ada pembangunan, tolong minta izin, setidaknya kasih suara,” ujarnya. 


Maikel menuturkan, ke 26 warga tersebut sudah selesai diperiksa dan dimintai keterangan. Saat ini mereka sementara menunggu dua warga Korwa yang rumahnya dirusak. “Kami sudah selesai dimintai keterangan. Tinggal tunggu dua warga Korwa yang punya rumah kami kasih rusak,” ujar Maikel lagi. Jika pihak Korwa tak datang memberikan keterangan, maka 26 warga itu akan pulang ke Numfor lalu menyelesaikan masalah itu secara adat. 


Dia menambahkan, dari pemeriksaan yang dilakukan, polisi menyatakan 26 warga ini bersalah. Sebagian akan diproses lebih lanjut hingga dipengadilan lalu ditahan. Namun, 26 masyarakat datang sepakat kalau memang bersalah, maka polisi menahan semua. “Jadi, kami sudah sepakat, kalau memang polisi nyatakan kami salah, maka harus tahan kami semua. Jangan Cuma sebagian saja,” tegasnya. 


Sementara itu Kapolres Biak Numfor, AKBP Esterlina Sroyer BA saat dikonfirmasi tabloidjubi.com via telpon mengatakan, kedua puluh enam warga Numfor itu datang untuk bersama polisi menyelesaikan masalah. Mereka tidak ditahan. “Selamat sore pa, mereka datang untuk bersama menyelesaikan masalah. Mereka tidak ditahan,” kata Esterlina melalui pesan pendeknya yang diterima tabloidjubi.com lewat telpon, Rabu malam. (Jubi/Musa)

Sumber : www.tabloidjubi.com


About WP News

Powered by Blogger.