Berita

Isu Papua Ada Di Urutan 12 Dewan HAM


JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq menegaskan perkembangan gerakan separatis Papua di luar negeri harus terus mendapatkan pengawasan. Sebab pola yang kini dipakai adalah membangun gerakan dari luar negeri untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Menurut Mahfudz Sidiq, pola yang kini dipakai oleh Free West Papua serupa dengan pola yang pernah dipakai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika membuka perwakilan di Finlandia. Para aktivis gerakan separatis secara sadar bekerja di luar negeri membangun dukungan.

"Tapi secara formal, menurut Kemlu, sikap politik luar negeri di dunia internasional tidak mendukung gerakan separatis di Indonesia,” kata Mahfud kepada Kontan, (24/5).


Meski demikian, Mahfudz yakin para aktivis gerakan separatis Papua tak akan lelah melakukan propaganda membangun dukungan dunia internasional bagi gerakan memisahkan diri dari NKRI ini. Buktinya di Forum Evaluasi HAM Tahunan di Dewan HAM PBB, isu kemerdekaan Papua juga sempat masuk menjadi pembahasan.

Hanya saja isu Papua hanya berada di urutan 12. "Artinya isu Papua belum dilihat menjadi isu prioritas,” jelas Mahfudz.


Oleh sebab itulah Mahfudz meminta pemerintah tidak terlena dengan kondisi saat ini. Pemerintah, menurutnya, harus segera melakukan akselerasi dalam proses penyelesaian masalah Papua secara domestik. Kedua, pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap kebijakan politik negara sahabat yang masih memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya gerakan separatis dari NKRI di wilayah negaranya.

"Tapi kita juga tidak berharap pemerintah bereaksi terlalu besar ini sehingga justru memberikan perhatian besar dunia internasional bagi gerakan separatis Papua," kata Mahfud.
Sumber : www.kontan.co.id

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.