search tickets in here

Teriyanus Satto : Jika SBY Tak Peduli, Maka TPN - OPM Siap Revolusi Total


Jayapura — Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.

Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com. “SBY jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,” katanya, Minggu (25/2).

Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil. “TPN-OPM yang tergabung di komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,” terangnya.

Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat sipil akan dikorbankan. “Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,” tegas pria asli Genyem ini.

Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat. “TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,” katanya.

Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi bangsa Papua Barat. “Sehingga segera hentikan operasi militer di tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,” jelasnya.

Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.

Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar. Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi kepedihan. “Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?” katanya dengan nada bertanya.

Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur. “Mencapai impian itu, TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan bangsa Papua Barat dari tangan New Colonialisme Indonesia,” jelasnya.

Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM, karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)

Post a Comment

8 Comments

  1. Bila TNI bunuh sipil Papua, TPN-PB bunuh dan bakar habis pusat2 transmigran dan perekonomian pendatang jawa, bugis makassar dan buton

    ReplyDelete
  2. Siasat musuh. Jgn terkecoh sebelum menjadi besar Buat pangkalan Pusat TNI di Papua Barat. Jangan diremehkan.

    ReplyDelete
  3. TPN/OPM HARUS bersikap tegas..ras malayu yang ada di bumi papua barat musuh oleh sebab itu harus-harus hapus totalkan..
    dan merasa diri bawah rakyat papua barat mari kita bersatu dn melawan negara boneka.....NKRI.
    sebab kemerdekaan ialah hak segala bangsa ooleh sebab itu p0enjajahan kolonialis indonesia di atas bumi papua barat harus hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan...
    papuaku tetap merdeka...........

    ReplyDelete
    Replies
    1. Seharusnya kita bangsa Indoensia memang harus tegas, karena NKRI dari Sabang sampai Merauke sudah final, dan karena keanekaragaman suku bangsa, ras dan agama, maka para pemimpin pendahulu kita mengajarkan semboyan "Bhineka Tunggal Ikha". Oleh karena itu bila ada kelompok warga indonesia yang belum merasa sebagai bangsa Indonesia, tugas negara harus melakukan pembinaan dan pemasyarakatan.
      Adapun bila ada pemikiran tentang "referandum" ataupun self determination, maka harus melibatkan atau diikuti oleh seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke.
      Disisi lain kalau ada kelompok bersenjata yang ingin disistegrasi bangsa, maka seharusnya tugas tentara untuk melibasnya, apakah itu di Irian, Sumatera, Jawa, atau dimana saja.

      Delete
  4. saya masyarakat senggi kemarin dipukul/tempeleng oleh seorang anggota tni pangkat prada dari yon 321.kalau begini caranya lebih baik kami merdeka.saya akan panggil saudara saya yang ada di wembi dan urub.

    ReplyDelete
  5. TPN/OPM harus lebih tegas dalam menyikapi tantangan militer indonesia,jika tidak lambat laun dan tinggl menghitung waktu rakyat papua akan musnah !! sebaiknya jika memng sby tidak peduli dengn maslah papua yg saat ini dbuatnya seperti mainan, sebaiknya OPM harus melakukan Revolusi Total yg serius, jgn hanya peringatn kepada militer indonesia karna itu akan percuma !! jika Revolusi Total itu memang benar2 dilaksanakan oleh mr.Teriyanus satto,maka kami mahasiswa papua siap untuk melakukan Revolusi tersebut dalam arti yg berbeda !!

    ReplyDelete