Berita

SOLPAP Minta Perdasus Perlindungan Pedagang

Mama - Mama Pedagang Papua ( IST )
Jayapura  – Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) di Jayapura meminta Pemerintah Papua menetapkan sebuah Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) yang mengatur tentang perlindungan bagi mereka (pedagang), khususnya pedagang Papua. Dalam perdasus itu juga diharapkan mengatur soal pendirian mall, supermarket dan mini market.

Solidaritas ini menilai Perdasus tentang perlindungan pedagang, khususnya pedagang Papua perlu ada. Karena, sampai saat ini, belum ada peraturan khusus yang melarang pendirian dan pembatasan barang dagangan Mall, Supermarket dan Mini market di tengah kota. Sehingga banyak mall, supermarket dan mini market marak berdiri ditengah kota. Tempat dagangan berkelas ini juga memasarkan semua barang dengan harga murah.

Supermarket, Minimarket dan Mall yang dibangun, memasarkan barang dagangan yang juga dipasarkan oleh pedagang khusunya pedagang Papua. Akhirnya, secara tidak langsung mematikan barang dagangan yang dijual pedagang khususnya pedagang asli Papua. Tak hanya itu, Supermarket, Minimarket dan Mall dibangun semraut (sembarangan). Terkesan, tak ada penataan yang baik.

Hal ini dikemukakan sekretaris Solpap di Jayapura, Robert Djitmau kepada tabloidjubi.com di Abepura, Jayapura, belum lama ini. “Harus ada Perdasus yang mengatur tentang pedagang Papua. Perdasus itu juga harus mengatur barang dagangan yang dijual di mall, supermarket dan mini market. Dengan begitu, barang yang didagangkan pedagang Papua laris,” tegas Robert.

Bagi Robert, Perdasus ini harus ada. Lantaran, sejumlah peraturan pemerintah terkait pasar modern, sudah ada. Diantaranya, Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 penataan pasar modern. Dalam peraturan ini, kata Robert, jelas pasar modern lebih diutamakan. “Pasar modern lebih diutamakan. Keppres ini harus diperhatikan,” katanya.

Pembangunan Mall, Supermarket dan Minimarket harus jauh dari pasar tradisional atau pasar modern. Harga yang ditetapkan di Mall dan Supermarket serta Minimarket ini tidak boleh dibawah dari harga yang ada di pasar tradisional dan modern.

“Kalau harga turun, jelas mematikan barang dagangan para pedagang,” tuturnya. Dia menambahkan, peraturan pendukung lain yang juga harus diperhatikan adalah UU Nomor 19 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah. Pemerintah diwajibkan memperhatikan frekuensi usaha. (Jubi/Musa)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.