Berita

Yunus Wonda: “PTUN Harus Bijaksana”

Caption Photo: Waket I DPRP,
 Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna)
Jayapura — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Yunus Wonda mengingatkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura bijaksana saat memutuskan gugatan pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bas-John yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua pasca tak diloloskannya mereka dalam verifikasi lalu.
“Kami mengikuti semua proses gugatan kandidat di PTUN Jayapura. Seperti diberitakan media massa, ada saksi ahli yang didatangkan. Yang perlu kami ingatkan, menurut pemahaman kami apa yang sudah ada dalam amar putusan MK tidak bisa ditafsirkan sepenggal-penggal, tapi bagaimana kita melihat secara keseluruhan. Kalau PTUN misalnya memutuskan menunda Pilkada harus dilihat dari semua sisi. Kepentingan rakyat lebih besar. PTUN harus melihat dampak kemudian hari. Sudah cukup konflik yang terjadi di Papua karena masalah Pilkada. Jadi PTUN harus bijaksana. Jangan blunder,” kata Yunus Wonda, Selasa (8/1).
Menurutnya, jika hanya selisih suara atau selisih dukungan partai kurang satu atau dua kursi masih bisa diperhitungkan. Namun kenyataannya tidak seperti itu, sangat jauh. Sehingga kondisi Papua yang sudah kondusif, jangan lagi ada pihak yang memperkeruh suasana.
“Dalam amar putusan MK kan sudah jelas menyatakan sah semua tahapan yang dilakukan DPRP. Ini bukan menurut KPU. Sehingga kita tidak bisa menafsirkan. Kan sudah jelas kalau Balon tidak memenuhi syarat ya tentu gagal. Putusan KPU sudah ada kepastian hukum. Tidak hanya menyangkut partai tapi juga periode. Dalam UU hanya ada dua kali masa jabatan,” ujarnya.
Apalagi lanjut dia, logistik Pilkada Papua sudah dicetak dan penditribusian tahap pertama ke 10 kabupaten sudah siap dilakukan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Sehingga dampak luasnya harus dipertimbangkan.
“Logistik sudah dicetak dan ini bukan masalah gampang. Jadi Harus dilihat secara luas. Kita tidak bisa tunduk pada satu kepentingan orang saja, kepentingan rakyat juga harus dilihat. Masa Jabatan juga dirinci dalam aturan KPU no. 9 tahun 2012. Jadi putusan MK tidak bisa ditafsirkan. Yang bisa menafsirkan hanya MK sendiri,” tandas Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna) 

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.