Berita

Permasalahan Kesehatan di Papua Terus Bertambah

PERESMIAN PROGRAM KINERJA DI PAPUA (Jubi/Alex)
Jayapura — Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama di Papua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Di sisi lain permasalahan kesehatan yang dihadapi terus bertambah, mulai dari luas wilayah dengan sebaran penduduk yang terpencil dan terpencar dan penyebaran puskesmas tidak merata, dan jarak antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lainya rata-rata 1.200 km2, pemekaran terus bertambah bagi kabupaten dan kampung yang ada di Papua.
Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan informasi kesehatan yang rendah, permasalaha lain adalah transportasi sulit/mahal dan komunikasi yang susah. Kesulitan-kesulitan lain seperti, rujukan bagi pasien, distribusi obat, alat kesehatan, vaksin dan sebagainya.
“Disamping itu dari 40 persen puskesmas tidak ada dokter, yang ada hanyalah dokter PTT yang sangat singkat masa kontraknya, selain itu ada tujuh persen dari jumlah distrik yang ada tidak mempunyai puskesmas dan 48 persen kampung belum tersedia sarana pelayanan kesehatan serta tenaga pelayanan kesehatan. Sedangkan akses ke tempat pelayanan terdekat 1-22,8 jam. Selain itu, 26,65 persen pustu tidak ada tenaga kesehatan dan 41,4 persen pondok bersalin kampung tidak ada bidan,” kata Gubernur Papua Constant Karma melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekda Elia Loupatty saat Launching Proyek Kinerja Papua kerja sama Pemerintah Indonesia dan USAID, di Hotel Aston Jayapura, Selasa (22/1).
Dikatakannya, kesehatan adalah salah satu prioritas pembangunan di Papua, strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Papua untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan penguatan sistem kesehatan, seperti peningkatan kapasitas tenaga manajemen dan teknis di tingkat kabupaten secara khusus di Dinas Kesehatan dan juga tingkat puskesmas dan pengembangan sistem informasi kesehatan sampai puskesmas.
“Pemerintah Papua juga telah berupaya untuk menyediakan tenaga SDM kesehatan seperti penempatan dokter umum maupun dokter gigi disesuaikan berdasarkan formasi INPRES dan penyiapan jenjang karier, selain itu percepatan penyediaan tenaga bidan maupun regular seperti pendidikan tenaga bidan C yang akan dibuka kembali,” jelasnya.
Selain itu, ujar Gubernur, upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Papua dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan, salah satunya adalah program “Flying Health Care” dengan menyediakan tenaga pelayanan di kampung sambil menunggu tersedianya tenaga kesehatan dimana yang dilakukan adalah dengan penyediaan tenaga bidan dan perawat secara periodik selama tiga bulan di kampung dan pemberdayaan dukun bersalin dan kader kesehatan.
“Selama ini, dengan adanya keterlibatan berbagai organisasi, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan cukup membantu pemerintah Papua dalam mengatasi persoalan kesehatan yang dihadapi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Papua merasa sangat senang dan berterimakasih dengan adanya tambahan bantuan dana dari Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Indonesia, melalui berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua.
Selain itu lanjutnya, pada Selasa (22/1) dilaksanakan closing proyek USAID SERASI yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tiga tahun di Papua, namun hari ini juga kita mendapat kucuran bantuan dari USAID Indonesia melalui program KINERJA yang akan dilaksanakan di Papua selama tiga tahun proyek hingga tahun 2015.
“Program KINERJA Papua bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara efektif, aman dan berkualitas serta efisien. Program KINERJA juga akan memberikan masukan melalui identifikasi praktik-praktik yang baik untuk mendukung kebijakan sistem kesehatan di tingkat provinsi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik yang diharapkan melahirkan sistem kesehatan yang tepat dan reponsif, mendukung keterlibatan secara aktif dari masyarakat sipil,” jelasnya.
Dikatakannya, program KINERJA akan memfokuskan diri terhadap tiga isu utama dalam penguatan sistem kesehatan, yakni kesehatan ibu dan anak, TBC dan Hiv/Aids. “Terkait dengan ketiga isu ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki rencana strategis yang akan memberikan arahan dalam merencanakan program dukungan terhadap pencegahan penyakit dan penyediaan layanan di Provinsi Papua,” katanya.(Jubi/Alex)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.