Berita

Kubu Bas-John Minta Tahapan Pilkada Papua Ditunda

Suasana Sidang Gugatan Bas-John
di PTUN Jayapura. (Jubi/Arjuna)
Jayapura — Kubu pasangan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barnabas Suebu-John Tabo yang tak lolos verifikasi KPU lalu, dan menggugat KPU Papua ke PTUN meminta agar proses Pilkada Papua ditunda. Pengacara BasJohn mengharapkan agar hakim menginstruksikan KPU Papua untuk menghentikan tahapan Pilakda Gub Papua.

Hal ini diungkapkan Penasehat Hukum (PH) Bas-John dalam sidang gugatan Bas-John yang dipimpin Majelis Hakim (MH) Taufik A Priyanto. SH di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dengan agenda mendengar gugatan penggugat dan jawaban tergugat, Jumat (4/1).
Kepada hakim, PH penggugat, Juherman mengatakan, pihaknya mengharapkan agar hakim menginstruksikan KPU Papua untuk menghentikan tahap Pilkada Papua.
“Kami menganggap penundaan tahapan di KPU sangat dibutuhkan karena sangat merugikan kami kalau nantinya kami menang. Jika tidak ditunda, tentu waktunya akan mepet dan itu akan merugikan kami,” kata Juherman.
Menanggapi hal itu Majelis Hakim masih akan melihat bukti-bukti terlebih dahulu saat sidang lanjutan Senin, (7/1) mendatang dengan agenda pembuktian.
PH penggugat lainnya, Stev Waramuri usai sidang mengatakan, sidang pembuktian dimulai dari pembuktian surat dan saksi. Pihaknya juga meminta kepada Majelis Hakim agar bisa mengajukan saksi ahli dan itu disetujui. Pihak tergugat pun tidak keberatan.
“Sehingga, Senin kami akan ajukah bukti surat dan saksi ahli yakni Prof Philip Ari Tojoe, Ketua Ahli Hukum Tata Negara Indonesia. Majelis Hakim memang belum mengambil keputusan penundaan Pilkada karena masih meninginkan pembuktian. Kami harap nanti diproses pembuktian dengan surat saja, sudah bisa membantu Majelis Hakim untuk mengambil keputusan,” tandas Stev Duwaramuri.
Sementara itu PH tergugat, Budi Setyanto mengungkapkan, pihaknya tak masalah dilakukan penundaan jika memang materi tergugat memang lemah. “Kan pokok materinya belum dilihat. Jika nantinya pokok materi KPU lemah, maka pendundaan tidak masalah. Tapi Majelis Hakim punya dua pilihan. Jika KPU kalah, tepat melakukan penundaan. Tapi kalau KPU menang kan menghambat. Jadi sangat bijak kalau Majelis Hakim menunggu berkas pembuktian,” tutup Budi Setiyanto.(Jubi/Arjuna)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.