Berita

777 Tenaga Pengajar Di Kabupaten Jayawijaya Bukan S1

Ketersediaan guru, adalah masalah utama
di wilayah pegunungan Papua, seperti di salah satu SD
di distrik Bomela, Kabupaten Yahukimo ini (Jubi/Victor Mambor)

AJI Papua

Tim Penulis : Cunding Levi, Nurmalina Umasugi dan Ayu Hamsina

Minimnya tenaga pengajar di Kabupaten Jayawijaya memang sudah menjadi masalah sejak lama, bukan hanya di SD YPPK Yiwika yang mengalami kekurangan tenaga pengajar, melainkan hampir di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya, terutama di daerah pedalaman. Itulah jawaban yang kami peroleh dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, Hasuka Hisage. SPd saat kami temui diruangnya.

Saat ini jumlah tenaga pengajar yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 1.756 tenaga pengajar, jumlah tersebut secara umum cukup untuk perbandingan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 108 sekolah untuk tingkat SD dan 27 sekolah untuk tingkat SMP.

“Sebetulnya jumlah disini memang banyak. Tapi terjadi penumpukan yang menyebabkan sekolah lain kekurangan guru,” kata Hasuka.

Dia menyebutkan bahwa, banyak penumpukan guru di wilayah perkotaan, kebanyakan guru yang ditugaskan di kawasan pedesaan seperti Distrik Kurulu, namun mereka enggan untuk mengajar. Alasan mereka lokasi tersebut jauh dari kawasan perkotaan serta tidak adanya sarana pendukung seperti tempat tinggal.

Kebanyakan tenaga pengajar yang diperbantukan pada sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya adalah mereka yang lulusan sekolah menengah atas, dari data yang diperoleh sebanyak 777 tenaga pengajar di Kabupaten Jayawijaya bukanlah lulusan S1. Namun dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, saat ini pihak Dinas sedang gencar melakukan sertifikasi guru. Yang mengikut sertakan tenaga pengajar tanpa ijazah S1. Sedangkan untuk membangun tempat tinggal atau rumah Dinas guru, membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi kebutuhan di Kabupaten Jayawijaya terkenal sangat mahal untuk wilayah di Papua.

Namun tahun ini, kata Hasuka, pihak Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya akan mulai melakukan pemerataan tenaga pengajar, hingga tidak ada lagi penumpukan tenaga pengajar di kawasan perkotaan. Keseriusan Dinas ini terbukti dengan beredarnya Surat Keputusan Bupati Jayawijaya yang memberlakukan sistem pelaporan absensi oleh PNS.

Sistem pelaporan absensi PNS ini, berlaku bagi seluruh PNS yang ada di kawasan Ibukota Kabupaten dan juga Distrik-Distrik se-Kabupaten Jayawiaya. Setiap PNS yang bekerja di Kabupaten Jayawiaya diwajibkan untuk mengisi absensi saat akan masuk kantor  atau mengajar dan saat akan kembali ke rumah. Absensi ini tidak bisa diwakili karena absensi di pegang langsung oleh Bendahara. Dampak dari ketidak seriusan PNS pada absensi ini adalah penundaan kenaikan pangkat dan pemotongan gaji PNS.

Sistem inilah yang akan digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar di seluruh sekolah – sekolah yang ada di kabuapetn Jayawijaya.

Hasuka juga mengatakan, jumlah bantuan dana BOS yang diterima masing – masing siswa di Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp.74.700 per  tahun untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar Rp. 133.900, untuk siswa SMA yaitu sebesar Rp. 370.800 per siswa tiap tahun dan untuk siswa tingkat SMK adalah sebesar Rp.920.800 per siswa tiap tahunnya.

“Dana ini merupakan bantuan dari Provinsi Papua,” ujar dia.
Dana tersebut lalu diperuntukan untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Selain itu, digunakan pula untuk pembiayaan kegiatan pembelanjaan remedial, pembelanjaan pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. Utnuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa serta pembelanjaan bahan – bahan pakai serta buku tulis dan juga pembiayaan langganan daya dan jasa listrik, air dana telepon.

Sementara untuk bantuan ke SD YPPK Yiwika, Hasuka mengaku baru menganggarkannya pada tahun ini, karena sebelumnya pada tahun – tahun belajaran lalu, hanya 106 sekolah dari 108 sekolah yang ada di Kabuapetn Jayawijaya yang mendapat bantuan dari Pemerintah.

Namun tahun ini, pihak Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya sudah mengagendakan untuk 108 sekolah tersebut mendapatkan bantuan Pemerintah, dari 108 sekolah – sekolah itu, SD YPPK Yiwika merupakan salah satu diantaranya. Bupati Jayawijaya melalui kebijakannya juga mengalokasikan dana bantuan sekolah yang bersumber dari dana DAK senilai Rp. 30 miliar lebih bagi seluruh sekolah di Kabupaten Jayawijaya.

Dengan demikian, bisa dipastikan SD YPPK di Yiwika akan segera mendapat perhatian Pemerintah. Hasuka sendiri mengatakan, tidak hanya bantuan berupa dana yang dianggarkan pihak Dinas pada tahun ini, namun agenda pembenahan gedung sekolah juga sedang direncanakan, mengingat sekolah tersebut merupakan sekolah berprestasi yang telah melahirkan anak didik yang berprestasi pula.

Selain alasan tersebut, SD Yiwika akan dibantu sehubungan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan menjadikan Distrik Kurulu sebagai Ibukota Kabupaten, dan menjadikan Kota Wamena sebagai Kotamadya, dengan demikian Papua akan memiliki 2 Kotamadya yakni Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Rancangan perubahan Kabupaten Jayawijaya menjadi Kotamadya itu saat ini sedang dibahas ditingkat DPR Papua.*

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.