Berita

ORI Kritik Pemkot Soal Pasar Yang Diskriminatif Terhadap Orang Papua


Sabar Iwanggin, SH
Jayapura – Standar ganda yang diterapkan pemerintah kota (Pemkot) Jayapura terhadap mama-mama pedagang asli Papua di lokasi Ampera dan depan Pelni atau samping Gelael, semakin membuat gerah sejumlah kalangan. 

Sejak dulu mama-mama asli Papua yang menggunakan pasar “dadakan’ selalu  ‘diusir’. Namun justru kebijakan Pemkot sekarang ini, merestui pedagang bukan asli Papua menggelar dagangannya, kendatipun hanya temporer.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua dan Papua Barat, Sabar Iwanggin, SH menilainya jika dilihat dari sisi pelayanan publik tidak diskriminatif. Namun jika ada standar ganda, hal itu harus dipertanyakan.

“Harus semua sama rata dalam dihadapan hukum. Jadi tidak bisa diusir yang ini, kasih masuk yang ini,” ungkapnya, Kamis, (20/12) di Jayapura. Menurut Sabar Iwanggin, kebijakan Pemkot  tersebut justru tidak adil. Untuk itu agar supaya adil, apalagi ini negara hukum, maka kalau dipindahkan pedagang, harus taat asas.

“Dipindahkan semua. Tidak bisa yang satu pindah, yang satu dikasih masuk. Jadi kalau mau semua rapi dan dibersihkan harus dipindahkan,” ungkap Sabar Iwanggin yang baru saja dilantik sebagai ketua ORI Papua dan Papua Barat. (Jubi/Roberth Wanggai)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.