Berita

Mendagri: Otonomi Khusus Papua Belum Maksimal



Gunawan Fauzi ( Mendagri  )
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat belum maksimal dan memenuhi harapan pemerintah.


"Dari hasil evaluasi terdapat beberapa kemajuan dari 2003 sampai 2012, walaupun kita harus mengakui juga tujuan otonomi khusus itu belum sepenuhnya sesuai harapan," kata Mendagri dalam pidatonya, yang dibacakan Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Jakarta, Rabu (12/12).



Kekurangan pencapaian otonomi khusus dilihat dari dua aspek, yaitu kebijakan dan implementasi kebijakan. Dari aspek kebijakan, otonomi khusus di kedua provinsi belum mempunyai petunjuk teknis atau pedoman sebagai tindak lanjut kewenangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.



Selain itu, Mendagri menilai setiap kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut belum memiliki acuan atau petunjuk teknis jelas dalam pengelolaan dana otonomi khusus.



Hal itu disebabkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) masih belum ditetapkan, hingga sebelas tahun otonomi khusus di Papua.



"Terutama Perdasus tentang Pembagian Pembagian dan Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua," lanjutnya.



Pelaksanaan otonomi khusus di Papua juga belum berjalan optimal karena kinerja tiga lembaga daerah, yaitu Pemprov, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang belum berkoordinasi dengan baik.(Ant/wtr6)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.