Potensi Rawan Pangan di Papua dan Politik Desentralisasi

1:26:00 AM

Anak-anak Bomela, makan 3 hari sekali
Jayapura — Kemarin, Jumat (16/11) Program Studi ASEAN di Universitas Cornell (SEAP) menerima seorang dosen tamu dari Universitas Negeri Papua (Unipa) dalam serial diskusi mingguan SEAP. Fitry Pakiding, dosen Unipa ini menyajikan presentasi rawan pangan di Papua.

Diskusi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh pengelola SEAP kepada tabloidjubi.com, berlangsung dengan sangat menarik dan menimbulkan banyak pertanyaan dari peserta kelas diskusi tersebut. Mengapa? Sebab presentasi Pakiding menunjukkan dengan jelas bahwa di tengah sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, hampir setiap kabupaten di dua provinsi (Papua dan Papua Barat) sesungguhnya mengalami potensi kerawanan pangan tingkat tinggi yang berbahaya.

Namun masalahnya, bukanlah potensi kelaparan (meskipun tidak mustahil ini bisa terjadi). Tetapi sesuatu yang lebih pantas disebut sebagai malnutrisi sistemik atau varians tinggi dalam ketersediaan pangan. Setidaknya, riset Bates 1981, telah menjelaskan pada kita bahwa kelaparan dan kerawanan pangan bisa lebih cenderung disebabkan oleh dampak politik daripada dampak lingkungan atau pertanian di satu wilayah. Dan mungkin, inilah terjadi di Papua.

Politik desentralisasi yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat untuk mengadopsi kebijakan perkembangan yang baik. Namun sayangnya, yang terjadi bukanlah hal yang cenderung positif. Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang sesungguhnya adalah tingkat pemerintahan yang paling diberdayakan oleh politik desentralisasi ini, justru menjadi salah satu yang “menyembunyikan” situasi rawan pangan ini.

Contohnya, dalam kasus “Kelaparan” di Yahukimo beberapa tahun lalu, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) sampai Pemerintah Pusat, justru membenarkan “Kelaparan” tersebut tanpa menggali lebih jauh fenomena tersebut. Faktanya, dalam riset jurnalistik yang dilakukan tabloidjubi.com, fenomena ini dialami setiap tahun oleh masyarakat di Yahukimo. Dan mereka survive. Secara filosofi, kelaparan di komunitas masyarakat ini hanya bisa diukur dari kolekte di gereja. Selama masih ada kolekte (yang berasal dari hasil kebun dan ternak komunitas masyarakat lokal) maka kelaparan itu tidak ada. Bagaimana dengan kematian beberapa warga yang terjadi saat itu? Kematian warga karena tindakan medis yang terlambat dilakukan. Saat itu, sebagian besar warga yang meninggal disebabkan oleh Diare. Wabah Diare terjadi karena masyarakat terlalu banyak mengkonsumsi daun-daunan karena Ubi Jalar yang mereka tanam tidak tumbuh dengan baik. Bukankah ini sesungguhnya masalah malnutrisi? Namun mengapa dimanipulasi oleh pemerintah lokal menjadi masalah Kelaparan?

Disinilah diskusi itu berujung, akuntabilitas dalam pembangunan daerah di era kontemporer. Kita tidak cukup hanya tahu tentang hubungan antara kebijakan lokal dan politik nasional saja. Lebih dari itu, kita perlu tahu interaksi antara inovasi kelembagaan, oligarki nasional dan kekuasaan politik informal di daerah. Karena politik desentralisasi tidak sesederhana yang selama ini muncul dibenak kita sebagai pendelegasian kewenangan pusat dan daerah. Dalam politik desentralisasi, terdapat prinsip-prinsip dekonsentrasi, delegasi, devolusi dan privatisasi. Dalam prinsip-prinsip inilah inovasi kelembagaan dituntut untuk eksis disamping oligarki nasional dan kekuasaan politik informal di daerah eksis “bermain”.

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »