Berita

Permasalahan Kependudukan di Papua Perlu Diseriusi



Kostan Karma ( Penjabat Gubernur Sementara )
Jayapura — Penjabat Gubernur Papua Constan Karma mengatakan dengan tegas, permasalahan kependudukan di Provinsi Papua sudah harus diseriusi, mengingat pertumbuhan penduduk di daerah paling timur di Indonesia ini sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan yang tinggi di Papua telah membawa berbagai masalah sosial.
 “Persaingan dalam mendapatkan lapangan kerja selalu berpihak kepada orang yang lebih mempunyai kualitas dan daya saing tinggi. Sementara umumnya masyarakat asli Papua masih belum bisa bersaing dengan orang luar yang mempunyai keahlian lebih. Akibatnya, terjadi pengangguran yang semakin banyak bagi orang asli Papua dan terjadi kesenjangan sosial,” 
kata Constan Karma dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekda Elia Loupatty, saat membuka Seminar Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Pengendalian dan Pengawasan Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua, di Hotel Yasmin Jayapura, Selasa (20/11).
Menurut Gubernur, pada prinsipnya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dimaksudkan untuk membangun ketertinggalan orang asli Papua diberbagai sektor pembangunan, agar dapat maju dan mandiri serta menata kehidupan yang lebih baik.
 “Sehingga Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan penduduk asli Papua sebagai warga NKRI, memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar,”
ujarnya.
 Dikatakannya, jika melihat secara jujur masyarakat asli Papua secara mandiri di beberapa bidang dibandingkan dengan saudara–saudara kita yang bukan dari masyarakat asli Papua.
 “Jadi, Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada pasal 61 ayat (3) mengamanatkan perlunya suatu kebijakan kependudukan untuk mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi orang asli Papua dalam semua sektor pembangunan,” 
tandasnya.
 Menanggapi itu, ujar Gubernur, diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan suatu regulasi Pengendalian dan Pengawasan Pertumbuhan Penduduk. Namun, harus terlebih dahulu mengadakan koordinasi bersama– sama dengan instansi terkait dan semua stakeholder guna membangun kesepahaman dan kesatuan pandangan tentang perlunya penyusunan Pergub Pengendalian dan Pengawasan Pertumbuhan Penduduk yang dimaksud tersebut.
“Saya mengajak seluruh pimpinan SKPD, dan peserta seminar penyusunan draft Pergub ini untuk lebih berperan dalam memberikan masukan–masukan serta pemikiran–pemikiran yang baik sebagai solusi dari persoalan kependudukan yang dihadapi oleh Provinsi Papua guna meningkatkan kesejahteraan, menciptakan ketertiban, keamanan dan kedamaian di bidang kependudukan,”
 katanya. (Jubi/Alex)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.