Berita

Pemekaran Jangan Hanya Akan Memarjinalkan Orang Asli Papua



Melkias Yake Gombo
Jayapura - Maraknya usulan pemekaran kabupaten di Papua mendapat tanggapan beragam. Ada yang menyetujui dengan syarat diseleksi secara ketat, ada juga yang kuatir jangan sampai pemekaran hanya memarjinalkan orang asli Papua alias hanya penonton di tanahnya sendiri. 


Anggota DPR Papua Melkias Yeke Gombo mengatakan, pemekaran harus benar-benar bermanfaat bagi orang asli Papua. “Pemekaran harus mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, jangan sampai ujung-ujungnya hanya jadi penonton,”ucap Melkias, Jumat 23 November. 

Untuk itu, sambungnya, usulan pemekaran harus datang dari keinginan masyarakat, bukan segelintir elit politik setempat saja. “ Jangan sampai usulan pemekaran hanya datang dari elit politik lokal semata karena kalah dalam Pilkada,” tandasnya. 

Agar pemekaran memang bermanfaat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, syarat untuk lahirnya sebuah daerah otonom baru, harus benar-benar selektif. “Yang harus menjadi pertimbangan utama, untuk melahirkan DOB adalah Sumber Daya Manusia di daerah itu memadai, agar orang asli setempat diberdayakan dalam pembangunan,” paparnya. Sebab, tambahnya, dari sejumlah wilayah yang sudah dimekarkan, yang terjadi orang asli Papua hanya jadi penonton. “Ini fakta, orang Papua hanya jadi penonton di daerahnya, tanpa bisa berbuat apa-apa,”terangnya. 

Pemekaran juga jangan hanya melahirkan raja-raja kecil di daerah itu, dan lupa melayani masyarakat. “Pemekaran jangan keudian hanya membuat susah rakyat, mestinya pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal karena rentang kendalinya semakin pendek,”kata dia. 

Mendagri: Daerah Pemekaran Papua Masih Banyak Catatan
Sementara itu  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan daerah pemekaran di Papua ada kemajuan meskipun masih banyak catatan-catatan untuk berbaikan.

“Kemajuan dan catatan tersebut diperoleh dari evaluasi daerah pemekaran yang dilakukan Kemendagri selama tiga tahun berturut-turut,” kata Gamawan Fauzi menjelang audiensi dengan DPRD dan tokoh masyarakat Papua di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dari dari hasil evaluasi tersebut, Kemendagri menilai ada kemajuan pada daerah pemekaran di Papua, meskipun masih banyak catatan-catatan untuk perbaikan.

Catatan tersebut, menurut dia, antara lain soal indeks pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur yang masih harus ditingkatkan.

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat, kata dia, masih di bawah rata-rata standar nasional sehingga harus terus ditingkatkan untuk mencapai rata-rata standar nasional.

Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lainnya, masih jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Kedua hal yang menjadi catatan Kemendagri itu harus kita terus tingkatkan. Apalagi, Presiden Yudhoyono juga memberi perhatian khusus untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Papua,” katanya.

Sebelumnya, DPR RI dan Pemerintah menyetujui pemekaran dua kabupaten di Provinsi Papua Barat, pada Senin (21/10/12), yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Kedua kabupaten pemekaran baru di Provinsi papua Barat tersebut dimekarkan bersamaan dengan tiga daerah otonom baru lainnya, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, serta Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, DPR RI dan Pemerintah juga menyetujui pemekaran 14 kabupaten di Provinsi Papua pada tahun 2002 dan kemudian pemekaran provinsi Papua Barat. (jir/ ANT/l03)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.