Berita

Jhon Ibo Yakin Ia Tidak Korupsi



Jhon Ibo Saat Jalani Sidang
JAYAPURA -Terdakwa Ketua DPRP, Drs. Jhon Ibo,MM  yakin  dirinya  tidak bersalah melakukan  korupsi senilai Rp 5,2 M   sebagaimana yang dialamatkan kepadanya.  Keyakinan itu diungkapkan dalam nota pembelaan baik yang disampaikan penasehat hukumnya maupun nota pembelaan pribadi yang dibacakannya  pada  sidang lanjutan dengan agenda mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa Jhon Ibo, Rabu (21/11), kemarin.  


Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Harus Munandar,SH,MH, beranggotakan Petrus P. Maturbongs,SH,MH, Bernad Akasian,SH, Elisa Benony Titahena,SH, I Ketut Suarta, SH dan Panitera Penggati, Elsye Suebu.

Nota pembelaan PH Jhon Ibo setebal 42 halaman, yang secara singkat menyatakan terbukti tidak bersalah sebagaimana dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)  yang menyatakan terdakwa menyalagunakan kewenangannya dalam pencairan anggaran senilai Rp 5,2 M dimaksud. Sementara dalam nota pembelaan pribadi Jhon Ibo setebal 22 halam tersebut meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan.

PH Jhon Ibo, Pieter Ell,SH, mengatakan, dari beberapa unsur yang didakwa JPU, satupun unsurpun tidak membuktikan bahwa kliennya bersalah. Misalnya saja tuduhan pada unsur menyalagunakan kewenangan itu tidak terbukti karena pada dasarnya sesuai  peraturan perundangan pengelolaan keuangan Negara ada di tangan eksekutif.   “Jadi kalau satu unsur  tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka  klien kami harus dibebaskan. Soal mengenai disposisi dari klien kami hanya sebatas mempertanyakan bagaimana proses pencairan anggaran bukan untuk mencairkan anggaran. Unsur yang dituduhkan JPU itu sangatlah kabur,” ungkapnya kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu, (21/11).

Kemudian tuduhan menggelapkan kekayaan Negara, disini dirinya balik mempertanyakan kepada JPU dan majelis hakim, bahwa nilai asset Pemda Provinsi Papua tahun 2006 itu berapa dan sampai sekarang ini nilainya berapa, sehingga kira-kira berapa nilai asset yang digelapkan (Negara dirugikan)? hal itu dalam setiap persidangan pun JPU tidak bisa membuktikannya.

Mengenai yang namanya bantuan sosial itu tidak hanya dilakukan dengan pembuktikan kwitansi pengeluaran. Kenyataannya juga dalam proses pencairan anggaran yang dituduhkan itu dilaksanakan sesuai   mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan Negara yang berlaku, dimana diawali dari diterbitkannya surat keterangan otoritas (SKO) oleh Gubernur JP.Solosa waktu itu, hingga anggaran tersebut dicairkan yang notabenenya dilaksanakan semua oleh pihak eksekutif.

Dengan melihat persoalan itu, jelas kliennya tidak bersalah, namun pihaknya mempertanyakan keberanian majelis hakim untuk membebaskan kliennya dari segala tuduhan. Pasalnya, menjadi ancaman buat majelis hakim saat ini adalah jika majelis hakim membebaskan seorang terdakwa yang melakukan dugaan korupsi akan dipanggil (majelis hakim,red) untuk diperiksa.

Disisi lainnya, dalam nota pembelaan pribadi terdakwa Jhon Ibo, bahwa dirinya tidak pernah berpikir sedikitpun tentang kasus dan tuduhan korupsi yang dialamatkan pada dirinya itu, karena idak bersalah dan pasti bebas dari segala dakwaan. Apalagi, dirinya tidak pernah sedikitpun berpikir untuk memanfaatkan kondisi dinamika politik di Papua untuk kepentingan pribadinya dalam kaitannya dengan kasus ini. 

“Saya yakin bahwa saya tidak bersalah, tapi biarlah proses hukum dan keyakinan majelis hakim yang akan menghadirkan kebenaran sesungguhnya, kasus ini terlalu kecil untuk ukuran kepentingan politik Indonesia dan rasa nasionalisme saya sebagai anak bangsa,” tukasnya saat membacakan nota pembelaan pribadinya itu.

Dijelaskannya, awalnya ia tidak mengetahui kalau Pemda Provinsi Papua telah menindaklanjuti petunjuk Gubernur Alm.JP.Solosa untuk mengalokasikan anggaran pembangunan rumah pribadi Ketua DPRP, dirinya mengetahui setelah dinformasikan oleh Kepala Bapperda Provinsi Papua di ruang kerjanya.

Setelah dikoordinasikan dengan Kepala Biro Keuangan kala itu (Paul Onibala), yang bersangkutan menjelaskan bahwa untuk merealisasikan bantuan itu, dirinya harus membuat catatan dengan tujuan supaya realisasinya tidak salah alamat. Sebagai tindaklanjut dari informasi lisan itulah, karena padatnya kegiatan selaku pimpinan dewan, maka untuk proses pencairannya, dirinya menulis memo guna memperoleh pertimbangan dan persetujuan Drs.Andi Baso Basaleng selaku Sekda dan juga menulis surat kuasa kepada Drs.Jhon Matrutty,MM,Ph.D demi mewakili dirinya mencairkan dana bantuan tersebut apabila telah memperoleh persetujuan pencairan dari Sekda dan Kepala Biro Keuangan.

Dalam memo dimaksud bertuliskan meminta pertimbangan dan persetujuan Sekda dan Kepala Biro Keuangan, karena secara teknis dirinya tidak mengetahui prosedur tentang perihal anggaran dimaksud. Artinya jika bantuan Rp 2,6 M itu menyimpan dari peraturan perundang-undangan, maka memo dirinya mestinya ditolak dan dana Rp 2,6 M itu tidak dapat dicairkan, karena otoritas pengalokasian, pencairan dan pengelolaan anggaran ada di pihak eksekutif, bukan pihak penerima bantuan atau Ketua DPRP.

Harus dipahami juga bahwa memo/surat atau apapun bentuknya jika ada, selain tidak bersifat instruksi, juga bukan berasal dari seorang atasan kepada bawahan, karena Sekda dan Kepala Biro Keuangan bukanlah bawahan Ketua DPRP. Dengan kata lain memonya itu tidak memiliki makna apapun dan tidak bersifat perintah serta mengikat sehingga dapat diabaikan atau ditolak, apalagi secara hukum mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.

“Sejauh yang sama pahami, bantuan itu bukan diperuntukan untuk perbaikan rumah dinas pimpinan dewan, tetapi bantuan untuk perbaikan rumah pribadi saya sebagai tokoh masyarakat yang menurut pandangan Alm.Gubernur JP.Solosa, rumah saya tidak layak lagi ditempati. Jika anggaran itu diperuntukan untuk pembangunan/perbaikan rumah dinas pimpinan dewan, itu tidak mungkin dalam bentuk bantuan, karena rumah dinas bukan milik pribadi, tetapi milik Negara yang pelaksanaannya dikelola oleh instansi teknis serta melalui proses tender,” tukasnya.

Kemudian bantuan kepada instansi vertikal yang diterima dirinya digunakan untuk kepentingan rekonsilisasi berupa perbaikan/pembangunan rumah masyarakat serta pembelian alat musik tradisional pasca terjadinya bentrokan fisik antara masyarakat pendukung para calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2006. Dimana bentrokan fisik itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia, dan puluhan rumah terbakar.

Persoalan itu mendapat perhatian serius Presiden RI yang pada 18 Juli 2006 mengundang semua calon gubernur di Istana Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan agar gubernur terpilih segera dilakukan rekonsiliasi terhadap warga yang bentrok dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Selaku Calon Gubernur dan Ketua DPRP, disatu sisi saya berkewajiban melaksanakan perintah Presiden untuk melakukan rekonsiliasi, namun disaat bersamaan dirinya mengalami kesulitan melakukan rekonsiliasi tanpa dukungan dana. Pada saat itu tidak satupun pejabat Provinsi Papua berfikir dari mana dana digunakan untuk melaksanakan perintah presiden tersebut. Hanya karena pertimbangan melaksanakan perintah presiden dan demi kepentingan masyarakat dan Negara, bantuan dana Rp 5,2 M dari Pemerintah Provinsi tersebut dirinya pergunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat yang baik mengalami korban jiwa maupun korban harta benda.

“Pada tahun 2009 saya juga telah mengembalikan uang tunai dengan cara mencicil sebesar Rp 680 juta ke kas daerah setelah mengetahui proses pemberian bantuan itu bermasalah. Dengan demikian dimana letak kerugian Negara atau memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Terhadap uang tunai sebesar Rp 300 juta yang oleh JPU dikatakan bahwa dititipkan di rekening kejaksaan negeri Jayapura pada Bank Mandiri Jayapura yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti adalah tidaklah benar. Uang tunai tersebut justru diminta pihak Kajaksaan Tinggi Papua dengan alasan untuk mengurangi kerugian Negara yang nominalnya Rp 700 juta, bukan Rp 300 juta. Namun karena dirinya tidak punya uang maka hanya berikan Rp 300 juta.

“Jika uang itu dijadikan alat bukti dengan bahasa dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Papua bawahsannya ada upaya manipulasi dan indikasi kriminalisasi guna memperkuat dakwaan dan tuntutan saya,” tegasnya.

Dengan melihat bukti dan fakta hukum persidangan, dirinya meminta majelis hakim berkenan membebaskan dirinya dari semua dakwaan dan tuntutan hukum yang menyertainya.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.