Berita

DPRP Warning Parpol dan KPU Taati Hukum



Ruben Magai
Jayapura - DPR Papua mewarning partai politik dan KPU Provinsi Papua, untuk mentaati hukum dalam mengikuti serta melaksanakan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Sebab, bila melenceng dari aturan hukum akan berdampak pada situasi politik di Papua. 


“DPR Papua sebagai lembaga pengawas, mengingatkan partai politik dan KPU untuk mentaati dan menghormati hukum dalam melaksanakan setiap proses tahapan Pemilihan Gubernur. Dan terutama kepada KPU harus konsisten dan tegas dengan aturan,”ujar Ruben Magai Ketua Komisi A yang juga Ketua Pansus Pilgub DPR Papua, Senin 19 November. 

Bila tidak taat kepada hukum, lanjutnya, maka akan berdampak pada situasi poilitik. “ Panglima kita kan hukum jadi semua pihak harus taat dan tegas menjalankannya,”tuturnya. 

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur yang saat saat sudah masuk tahapan verifikasi pasangan bakal calon, kata Ruben Magai, ada 6 dasar hukum yang menjadi pedoman yang harus ditaati dan dihormati yakni,

1. UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 59 ayat (5) huruf c, “surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”. 2. UU RI nomor 2 tahun 2008 junto UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pasal 12 huruf I, “mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

3. UU RI nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 59 ayat (6) “Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan  partai politik lainnya”. 

4. Lampiran III Model B1-KWK, Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. B1-KWK “surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. B2-KWK “Surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daera”.

5. Putusan Mahkamah Konstituso RI nomor 03/SKLN-X/2012, amar putusan angka 2. 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2012. 

Selain itu, Ruben juga meminta penjabat Gubernur Papua segera melantik kepala daerah terpilih yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Agar, mereka bisa menyukseskan Pemilihan Gubernur mendatang. “Bila ada daerah yang belum melaksanakan Pilkada, Penjabat Gubernur harus segera mendorongnya seperti Mamberamo Tengah dan Deiyai, sedangkan daerah yang sudah melaksanakan Pilkada dan sudah ada bupati dan wakil bupati terpilih segera dilantik, agar bisa melaksanakan agenda Pemilukada Gubernur Provinsi Papua,”Ruben Magai. (jir/don/l03)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.