search tickets in here

Tubagus : DPR Tidak Akan Ragu - Ragu Dukung Operasi TNI Di Papua


Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI mendesak pemerintah untuk segerah mengambil tindakan nyata guna membendung berkembangnya gerakan Perlawanan yang terus dilakukan oleh Rakyat Papua.

Dalam pemberitaan yang dimuat The Jakarta Post Komisi DPR RI yang mengawasi Pertahanan juga telah mendorong Pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk selalu mendukung setiap upaya Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam menangani gerakan Perlawanan di Papua.

Selain itu Wakil Ketua Komisi Satu DPR RI juga menegaskan bahwa TNI memiliki mandat hukum untuk melakukan berbagai bentuk Operasi Militer Terhadap Gerakan - Gerakan Perlawanan di Papua.

Tubagus menambahkan bahwa DPR tidak akan ragu - ragu dalam memberikan dukungan dalam setiap serangan TNI terhadap Gerakan Perlawanan Di Papua demi menjaga keutuhan NKRI, tegasnya.

Sementara itu Pemerintah Indonesia sendiri ketika ditanyai wartawan menyangkal soal terjadinya ketegangan di Papua belakangan ini.

Selain itu Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa Pemerintah dapat menjaga perdamaian di Papua setelah melakukan Dialog Konstruktif dengan Rakyat Papua.


Post a Comment

1 Comments

  1. "DISINTEGRASI VS DEMOKRATISASI"

    Antara Membela Kedaulatan Negara & Mengangkat Martabat Masyarakat Papua.

    Ancaman disintegrasi bagi NKRI dapat dipandang sebagai salah satu bukti bahwa proses demokratisasi dalam suatu masyarakat tidak selalu berakhir kebahagiaan. Situasi yang semula dirasakan sebagai adanya ketertibaan, ketentraman, dan harmoni sosisal mulai pudar ketika semua warga dari ikatan pr
    imodial, suku, bangsa, agama, dan antara golongan merasa memiliki apa yang diklaim sebagai hak kemerdekaan (freedom). Dan kini tampak Papua merupakan persoalan serius yang dihadapi pemerintah RI dalam kaitannya dengan proses pencarian makna demokrasi.

    Tuntutan kemerdekaan bangsa Papua tidak terlalu mudah untuk memperoleh simpatik dan pengakuan negara-negara lain, sebab baik secara sosio-kultural dan sosio-politis maupun dalam pandangan hukum internasional kedudukan bangsa Papua termaksud Kedaulatan Domestik Indonesia.

    Namun, tidak mustahil kekuatan Asing termaksud PBB dapat campur tangan dan memihak kepada Papua manakalah RI lengah pada perjuang diplomasi dan penerapan kebijaksanaan pemulihan situasi sosial terabaikan di Papua.

    Dan langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan perlu dilakukan dengan penuh kearifan, bahkan dialog Papua - Jakarta perlu dilaksanakan dengan tema-tema konkrit.

    _KALEB V B. WOISIRI_ KMP3R.

    ReplyDelete