Serang Asrama Mahasiswa Liboran, Polisi Langgar Prosedur

6:30:00 AM

Jayapura – Menyikapi berbagai pemebritaan yang berkembang di media massa maupun di masyarakat, bersama tim koalisi dari Kontras Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Keamanan perdamaian dan Kutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI Jayapura, pengurus Asrama Liboran menggelar jumpa pers untuk melakukan klarifikasi. 

Dalam klarifikasi yang Pengasuh Asrama Liboran, Sablon Walilo, dari KPKC Sinode GKI, Dora Balubun, Kontras Papua, Olga Helena Hamadi SH, Ketua Asrama Liboran, Gerson Mulikma, anggota MRP asal pemilihan kabupaten Jayawijaya, Yalimo, dan Mambramo tengah, Nehemia Tebikon.

Pdt Dora Balubun mengatakan bahwa dalam proses pengamanan pasca bentrok di  Perumahan Organda Padang Bulan pekan lalu , aparat kepolisian telah bertindak di luar prosedur, yakni dengan melakukan kekerasan terhadap sejumlah penghuni asrama, dan menyita barang yang tidak terkait dengan kasus yang terjadi, berupa laptop, maupun barang lain serta pengrusakan fasilitas dalam asrama. “Saudara Yali yang  semula diduga sebagai pelaku telah dibebaskan oleh pihak kepolisian karena tdak terbukti bahwa dia pelakunya, dan saat ini kami menanyakan pelaku sebnrnya siapa? itu yang harus ditelusuri kebnrannya,” ungkapnya. Pihaknya juga menceritakan cerita yang sebenrnya dari apa yang didapatnya dari  kasus keributan di Organda tersebut, bahwa Yali yang diberitakan datang ke rumah Pit Penturi (Korban) dalam kondisi mabuk adalah tidak benar.

Selaku penasehat hukum, Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi,SH menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan anggota koalisi untuk mempelajari kemungkinan untuk melakukan upaya hukum atas tindakan aparat yang dinilai menyalahi prosedur tetap.  “Kalau memang ada celah untuk kami menempuh jalur hukum berupa praperadilan kenapa tidak,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pihak kepolisian untuk mengerti dan memahami kebudayaan orang Papua dan jangan sembarang menahan barang-barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian atas meninggalnya Pit Penturi (Korban).

Sedangkan anggota MRP, Nehemia Tebikon dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesal atas tindakkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap penghuni Asrama Liboran yang tidak terlibat dalam kasus penyerangan warga Organda.

Pihaknya akan menyurat ke kepolisian untuk menanyakan terkait meninggalnya Pit Penturi, apakah ada bukti-bukti kuat berupa hasil visum, bekas pemukulan atau luka tusukan bahwa penghuni asrama yang melakukan pembunuhan.

Sementara itu meski telah dilakukan rapat yang merumuskan sejumlah solusi dalam mengatasi masalah Kamtibmas di sekitar perumahan Organda, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, yang sempat terjadi bentrok yang dilatarbelakangi tewasnya seroang warga bernama Piet 26 Agustus lalu, Selasa (4/9) masyarakat bersama tokoh masyarakat setempat menggelar pertemuan dengan Kapolres AKBP Alfred Papare, serta Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Rano Tilaar.

Bertempat di halaman SMP Negeri Emereuw, Organda, Padang Bulan, pertemuan yang dihadiri sekitar 50 warga setempat, mendapat arahan dari Kapolres maupun Dandim serta dari Kadistrik Heram, terkait upaya meningkatkan Kamtibmas di wilayahnya.

Dalam pertemuan tersebut dibacakan hasil rapat antar warga pada 2 September 2012, yang hasilnya, bahwa warga meminta kepada pihak Kepolisian dan TNI untuk segera membentuk POS keamanan yang permanen di Organda. Bentuk seperti apa, akan diputuskan secara bersama-sama oleh warga organda, Kepolisian dan TNI.

Selain itu, juga akan membentuk koordinator pos siskamling di masing-masing jalur, mulai dari RT. 01,02 dan 03, di lingkungan RW 04, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, serta memilih koordinator paguyuban untuk masing-masing suku yang berdomisili di Organda, juga upaya mengamankan fasilitas umum, berupa gedung SD, SMP dan SMK 12 Emereuw, empat buah gedung gereja masing-masing  GKI, GBI, GBGP, BAPTIS dan GIDI, dua masjid, asrama Tolikara, Mamberamo Tengah dan Yahukimo.

Kadistrik Heram, Drs Jaya Kusuma,MM dalam arahannya selaku unsur pemerintahan mengatakan bahwa, apa yang terjadi telah berlalu dan hendaknya dijadikan sebagai pembelajaran kita bersama agar tidak terulang lagi.

Ia juga meminta kepada warga, apabila terjadi kejadian di tengah warga, diharapkan untuk segera menghubungi langsung Kapolsek dan Kadistrik dan tokoh masyarakat lainnya.

Kapolres AKBP Alfred Papare dalam arahannya menyampaikan dalam kasus tersebut sekitar 33 orang ditangkap dan diintrogasi serta sudah menetapkan 17 orang sebagai terangka atas kasus keributan di perumahan organda.

Dalam kesempatan tersebut sempat menceritakan terkait keberhasilannya meringkus Dani Kogoya yang menjadi incarannya karena diduga sebagai dalang sejumlah peristiwa kekerasan bersenjata di sekitar wilayah Kota Jayapura, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional atas kasus bentrok di Perumahan Organda yang menjadikan 17 warga ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya mendapat tekanan yang luar biasa dalam memproses kasus ini. Namun penegakan hukum ini sebagai satu kebenaran,” tegasnya.

Kapolres juga menyatakan bahwa kasus bentrok antar warga di Organda menjadi satu keprihatinannya atas kasus yang terjadi di tengah kota yang berpenduduk sangat majemuk.

Kapolres juga menghimbau untuk bersama tidak memberi kesempatan munculnya niat jahat maupun memberi kesempatan niat jahat yang muncul terlaksana di tengah-tengah warga masyarakat.

Kapolres juga menyatakan siap memenuhi keinginan warga dengan menyediakan personil untuk ditempatkan pada pos, dengan berharap bahwa pos tersebut diberi fasilitas yang memadai, termasuk WC.

“Perintah wakapolda, apa yang menjadi keinginan warga harus kita penuhi. Masyarakat siapkan sarana prasananya, kita siapkan tenaga,” ujarnya.

Dandim Rano Tilar, dalam arahannya mengatakan bahwa perlunya dibuat kegiatan yang melibatkan semua kelompok masyarakat yang ada secara bersama-sama, seperti kerja bhakti ataupun kegiatan lainnya. Dan untuk itu perlunya dibangun satu tempat yang bisa mempertemukan semua warga yang ada.

Dan untuk masalah peran TNI dalam menjaga Kamtibmas, dikatakan Dandim bahwa pada prinsipnya TNI siab membantu, apabila dari pihak kepolisian meminta TNI untuk mem-back up.

“Apabila kapolres mengirimkan surat kepada pihak kami, maka kami siap membantu untuk menjaga keamanan di organda,” ujarnya.

Untuk pembangunan pos keamanan yang menjadi keinginan warga,  mendapat tanggapan positif dari pihak developer (pengembang perumahan Organda) Purbaraya yang menyatakan siap untuk membangun fasilitas pos jaga kepolisian, lapangan olah raga, dan lain-lain.

“Kami berharap agar setelah dibangun pos jaga kepolisian dapat terciptanya keamanan d sini,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut Philipus Halitopo selaku Ketua Kerukunan Pegunungan Tengah & Jayawijaya juga sempat memberikan penyampaian, bahwa pihaknya tidak pernah mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan keributan, kekerasan terhadap sesama umat Tuhan.

Ia mengharapkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan Organda serta siap untuk bersama-sama menjaga dan mendukung atas dibangunny pos jaga polisi tersebut.

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »