search tickets in here

Hillary Clinton Singgung Soal Papua, SBY Bersilat Lidah


Jakarta-Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton menyinggung masalah kekerasan dan demokrasi di Papua. Merespons hal ini, Presiden SBY memastikan diri bahwa demokrasi di Papua sudah berjalan baik.

Melalui staf khusus presiden bidang otonomi daerah Velix Wanggai, SBY menjelaskan bahwa otonomi khusus di Papua memberi ruang demokrasi yang lebih. Salah satunya dengan menerbitkan PP No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Dimana setelah terkatung-katung sejak 2001 hingga 2004 Presiden yakin melalui MRP ini maka partisipasi rakyat Papua dalam konteks politik kultural dapat terbangun," ujar Velix dalam rilisnya, Rabu (5/8/2012).

Tidak hanya politik lokal melalui MRP, Velix juga menyampaikan bahwa SBY juga memberi ruang demokrasi bagi elite-elite birokrasi, politisi lokal, dan pengusaha asli Papua untuk menduduki posisi-posisi strategis sebagai Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Dinas, serta anggota parlemen baik di provinsi dan kabupaten/kota.

Lalu, SBY juga berkomitmen agar partisipasi rakyat Papua dalam setiap arena pembangunan mulai dari tingkat kampung lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan yang disinergikan dengan inisiatif Pemda dalam program RESPEK.

"Ternyata rakyat kebanyakan di kampung ikut serta dalam praktik demokrasi lokal dalam merencanakan proyek-proyek lokal kampung. Karena itu tidaklah benar Pemerintah tidak membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Pemerintah akan terus melanjutkan konsolidasi otonomi khusus yg lebih bermakna bagi rakyat Papua," tutup Velix.

Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Papua mendapat perhatian dari AS. Menlu AS, Hillary Clinton, menyampaikan perhatiannya terhadap konflik-konflik di negeri cendrawasih tersebut.

"Kami mengecam kekerasan apapun di Papua," tuturnya dalam joint pers conference bersama Menlu Marty Natalegawa di Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2012).

Sumber : www.detik.com