Latest News

Waspada !!! Indonesia Akan Segera Lakukan Pemekaran Daerah Baru Di Papua

KRBNews, Jakarta - Tak lama lagi DPR dan Pemerintah akan membahas 19 Daerah Otonom Baru (DOB). Pembahasan ini menandai berakhirnya moratorium pemekaran daerah yang pernah dicanangkan pemerintah pada 2009 lalu. Apa implikasi politik pemekaran daerah otonom baru?

Peta Papua

Sembilan belas Daerah Otonom Baru (DOB) mayoritas berada di luar Jawa yakni di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kesembilan belas DOB itu yakni Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, serta Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Juga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Di samping itu, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Pengamat pemerintahan daerah dari Universitas Indonesia (UI) Harsanto Nursadi menyebutkan peluang daerah otonom baru untuk kepentingan politik terbuka lebar. "Salah satu alasan dari pertimbangan politik mengenai pemekaran "pasti" adalah tentang daerah baru yang akan menyumbang suara untuk kepentingan tertentu," katanya di Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Lebih lanjut Harsanto menyebutkan dengan dikirimnya amanat presiden terkait 19 DOB maka secara otomatis moratorium pemekaran daerah selesai. "Artinya tidak ada keputusan definitif, yang menyebabkan bisa masih terus atau bisa juga tidak," tambah pengajar Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini.

Dia mengingatkan dalam moratorium pemekaran daerah baru, dipersyaratkan bahwa pemekaran dimungkinkan bila ada UU Pemda yang baru. Dengan UU Pemda yang baru, lanjut Harsanto, maka bisa secara "leluasa" diatur dengan lebih baik bagaimana semestinya pemekaran dilaksanakan.

Dia pun meyakini, pembahasan DOB akan berpijak pada UU No 22 Tahun 2004. "RUU perubahan atas UU Pemda belum kita ketahui akan selesai kapan, dan tidak ada jaminan bahwa dalam RUU Pemda tersebut diatur mekanisme lebih baik," cetus Harsanto. Dia meyakini akan terjadi perdebatan yang tidak sederhana di parlemen terkait isu krusial di revisi UU Pemda.

Sementara Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan boleh saja orang berasumsi ada dimensi politis dalam penambahan DOB. "Boleh saja orang berasumsi seperti itu," cetus Agun ditemui usai sidang paripurna DPR, Selasa (5/6/2012).

Hanya saja Agun menyebutkan fakta di lapangan selama 2009-2010 pemakeran daerah otonomi baru dimoratorium pemerintah karena dilakukan evaluasi. Kesimpulan dalam moratorium tersebut, sambung politikus Partai Golkar ini, pemerintah dalam posisi selektif. "Bukan berarti tidak bersetuju," kata Agun.

Anggota Komisi II dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain mengatakan 19 daerah otonomi baru hanya menambah komposisi kabupaten di beberapa daerah pemilihan (dapil) saja. Penambahan DOB itu tidak menambah dapil baru.





No comments:

Post a Comment

K A R O B A N E W S Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Template images by Bim. Powered by Blogger.
Published By Gooyaabi Templates