AMP

Pemerintah Dinilai Tak Serius Lindungi Warga Papua


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nasional Papua dan Forum Kerja (Foker) LSM Papua menyesalkan terjadinya kasus penembakan terhadap Terjoli Weya, seorang mahasiswa Papua.
Peristiwa itu terjadi ketika Terjoli dan belasan rekannya dalam perjalanan pulang usai mengikuti unjuk rasa pada 1 Mei 2012 di Sentani, Jayapura. Ketika melewati wilayah Abepura, sekitar 10 kilometer dari lokasi unjuk rasa, Terjoli ditembak orang tak dikenal. Saat penembakan terjadi Terjoli dilarikan rekannya ke rumah sakit terdekat, karena tak mendapat penanganan medis secara cepat maka nyawa Terjoli tak dapat diselamatkan.
Di Rumah Sakit Dian Harapan, jasad Terjoli langsung diotopsi, proyektil peluru yang bersarang di perutnya dicabut. Sayangnya, dari pantauan aliansi LSM yang mengadvokasi Terjoli, hasil otopsi itu tidak diberikan kepada pihak keluarga korban ataupun kepolisian. Pada 2 Mei 2012 Terjoli dimakamkan di pemakaman umum Waena.
Juru bicara Solidaritas Nasional Papua, John Pakage, mengatakan pada 1 Mei 2012 terjadi aksi demonstrasi di berbagai daerah di Papua untuk memperingati Hari Aneksasi Indonesia terhadap Papua. Aliansi yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Kesenian Tanah Papua, kemudian bergerak menuju makam Theys Hiyo Eluay. Sesampainya di pemakaman yang berlokasi di Sentani, Jayapura, sudah terdapat massa aksi yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Papua (OMP).
Saat itu pimpinan OMP, Darius Kogoya bernegosiasi kepada pihak kepolisian yang berjaga untuk mengibarkan bendera bintang kejora. Bendera dikibarkan, tak lama kemudian aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap 14 orang massa aksi dari OMP. John mengatakan sampai saat ini massa aksi yang ditahan di Polres Jayapura itu belum dibebaskan.
Koordinator KontraS, Haris Azhar, atas nama aliansi tiga LSM memprotes tindakan penangkapan dan penembakan yang dilakukan aparat keamanan. Haris khawatir kasus ini tidak diselesaikan secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, dari advokasi yang dilakukannya selama ini atas tindak kekerasan yang terjadi di Papua tidak ditanggapi serius oleh aparat berwenang.
“Jika kasus itu menimpa warga sipil di Papua, tidak ada pelaku yang ditangkap, tidak ada proses hukum yang berjalan, tidak ada akuntabilias dan keterbukaan dari polisi untuk memperjelas apa dibalik peristiwa tersebut,” kata Haris dalam jumpa pers di kantor KontraS Jakarta, Kamis (3/5).
Peristiwa yang terjadi pada 1 Mei itu menurut Haris adalah pengulangan dari model 'represi diam' yang kerap terjadi di Papua. Yaitu terjadi penembakan misterius tanpa ada proses hukum untuk mengungkap kasus itu. Dari peristiwa itu Haris mengingatkan bahwa saat ini penembakan misterius sudah tidak lagi terjadi di tengah hutan, desa, tapi sudah menjamah kota. Kenyataan itu menurut Haris menunjukan sudah tidak ada tempat yang aman lagi bagi warga sipil Papua.
Secara nasional Haris melihat tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat dengan kerja-kerja sekuritisasi di lapangan. Pemerintah pusat, melalui program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sibuk membangun opini bahwa pemerintah akan mengadakan dialog dengan warga Papua.
Sayangnya, Haris melihat kenyataan di lapangan tidak ada pembangunan substansial dan bermakna bagi warga Papua. Justru yang terjadi malah melanjutkan kebijakan sekuritisasi, serta pembiaran kekerasan tanpa ada akuntabilitas yang jelas. “Ini semacam dagelan. Di Jakarta ngomong lain di daerah ngomong lain,” kata Haris.
Lebih lanjut Haris menilai kebijakan pemerintah pusat tidak ditaati oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Akibatnya berdampak buruk bagi warga sipil di Papua.
Haris mengingatkan seharusnya Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan yang bertugas di Papua. Dalam konteks nasional, Presiden menurut Haris harus mampu menjawab persoalan yang ada di Papua. Terutama dalam membongkar kasus tindak kekerasan dan penembakan misterius yang terjadi disana.
Melihat kinerja kepolisian, Haris menilai polisi tidak mampu memberikan perlindungan bagi warga Papua. Serta tidak mampu menegakkan hukum secara berimbang. Karena, ketika warga sipil yang diduga melakukan kejahatan, aparat penegak hukum cepat bertindak. Tapi ketika warga sipil yang menjadi korban penembakan, maka penyelesaiannya berlarut dan tidak jelas.
Atas dasar itu aliansi LSM menerbitkan 4 rekomendasi terhadap pemerintah. Pertama, mendesak aparat berwenang melakukan proses hukum yang akuntabel dan transparan untuk menemukan pelaku penembakan. Kedua, Polri harus memastikan terpenuhinya hak 13 orang massa aksi yang ditahan, yaitu mendapat bantuan hukum dan perlakuan manusiawi.
Ketiga, menuntut agar Polri terbuka terhadap masukan dan keberatan dari masyarakat sipil. Serta membuka akses bagi Komnas HAM dan Kompolnas, untuk memastikan proses hukum berjalan normal tanpa penyimpangan. Keempat, pemerintah harus segera meninjau ulang model pendekatan untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
Menurut catatan KontraS, sejak peristiwa penembakan yang terjadi di Papua pada 10 Oktober 2011, terdapat 12 kali peristiwa penembakan. Turut dicatat KontraS, sejauh ini pihak kepolisian belum pernah mengungkap pelaku penembakan misterius ataupun hasil dari proses hukum yang sudah dilakukan.
KontraS merasa pihak kepolisian nyaris tidak pernah melakukan gelar perkara dan transparansi publik. Hal itu mengakibatkan impunitas terhadap pelaku, sehingga peristiwa serupa diprediksi akan terus terjadi. Hasilnya, warga Papua terus menjadi korban, jika hal ini terus dibiarkan KontraS melihat persoalan ini dapat bermuara ke slow motion genosida.

Sumber : http://www.hukumonline.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.