Aksi

Bintang Kejora Akan Berkibar Saat SBY Ke Papua


KRBNews, JAYAPURA - Rencana Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono membuka Raimuna Nasional X  di  Perkemahan Bumi Perkemahan Waena, Jayapura 25 Juni - 1 Juli 2011,  akan juga  diwarnai berkibarnya bendera Bintang Kejora.

Ini dikatakan Koordinator Umum dan Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM)- Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Wilayah Perbatasan RI- Papua New Guinea Lambert Pekeukir lewat surat yang diantar kurirnya kepada SP, Selasa (1/5) siang.
    
Dikatakan, pelaksanaan aksi pengibaran Bintang Kejora pada tanggal 1 Juli dalam memperingati hari penggugatan hari  bangkitnya ideologi pergerakan perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka, setelah terbunuhnya Negara Papua Barat yang pernah ada oleh pemerintah Republik Indonesia
lewat Tiga Komando Rakyat (Trikora) Republik Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.   "Maka pada tanggal 1 Juli OPM-TPN dan rakyat Papua secara resmi akan melakukan aksi pengibaran Bintang Kejora di Tanah Papua Barat,"ujarnya. Kata dia.   Untuk itu ia meminta jangan ada kekerasan kepada rakyat Papua Barat dan semua aktifitas perjuangan Papua Merdeka.

"Biarkan proses demokrasi berjalan di Tanah Papua, agar masalah Papua Barat dapat terselesaikan secara menyeluruh demi tercipytanya kedamaian di Papua,"ujar Lambert dalam suratnya.

Dikatakan, pengibaran bendera Bintang Kejora akan dilakukan selama tiga hari di Papua

Sementara itu Peraih Penghargaan International di bidang HAM John Humphrey Freedom Award tahun 2005 dari Rights and Democrazy dari  Canada, Yan Christian Warinussy, mengatakan, upaya penyelesaian masalah kekerasan yang terus-menerus terjadi di tanah Papua dan berdampak pada terjadinya tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dapat pula dikategorikan ke dalam kejahatan kemanusiaan.  

"Menurut pandangan saya mungkin perlu diselesaikan tidak saja melalui dialog tapi bisa ditingkatkan menjadi perundingan atau negosiasi diantara para pihak yang terlibat konflik tersebut.Pihak-pihak yang dimaksud adalah rakyat Papua yang dalam hal ini juga melibatkan Organisasi Papua Merdeka [OPM] dengan sayap militer yang sudah klasik terlibat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB], juga pemerintah Indonesia yang disertai TNI - POLRI,"ujarnya.

Kata dia, perundingan atau negosiasi tersebut jika dapat dilaksanakan, maka diharapkan semua persoalan yang menjadi pergumulan dan bahkan menjadi sumber konflik diantara pihak-pihak berkepentingan tersebut selama ini sedapat mungkin bisa dicari pemecahannya secara damai dan lebih demokratis.

"Diharapkan dengan melakukan perundingan, maka upaya yang selama ini dilakukan dengan mengedepankan anasir-anasir kekerasan dan menimbulkan banyak korban. Bahkan kerugian dari segi material dan finansial sedikit banyak dapat dikurangi dan dimanfaatkan secara lebih baik untuk memberi proteksi, terutama bagi masyarakat sipil [adat] Papua yang senantiasa menjadi korban. Bahkan paling sering dikorbankan akibat konflik berkepanjangan tersebut selama ini,"ujarnya.


Baginya alternatif penyelesaian persoalan Papua melalui jalan kekerasan, apalagi kekerasan  bersenjata yang terjadi selama ini dan seringkali melibatkan langsung TNI-Polri dengan TPN-OPM, memang harus segera diakhiri dengan mendorong tercapainya upaya penyelesaian masalah Papua.  

"Melalui jalan damai dan demokratis, dimana akternatif paling baik adalah melalui penyelenggaraan perundingan [negosiasai] damai yang dapat dilaksanakan dengan meningkatkan dialog intensif diantara para pihak yang terlibat konflik berkepanjangan di tanah Papua selama hampir 50 tahun terakhir ini,"ujarnya.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.