Berita

Mosi Tak Percaya oleh DPRP, Tak Tepat

Waket I DPRP Yunus Wonda saat berbincang serius dengan Sekda Papua drh. Constant Karma pada suatu kesempatan di Kantor DPRP. Belakangan muncul mosi tak percaya dari sejumlah anggota DPRP ke Sekda, namun langkah itu dinilai tidak tepat.


JAYAPURA - Mosi tidak percaya yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRP kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Papua drh.Constant Karma, karena dianggap terlalu mencampuri urusan politik, dinilai tidak tepat.
 Pendapat ini diungkapkan staf ahli Gubernur Papua, DR. Agus Sumule saat diwawancarai Cenderawasih Pos, Minggu (1/4) kemarin.

Menurutnya, sebelum menyampaikan mosi tidak percaya, maka para anggota dewan yang terhormat itu harus lebih dulu mengetahui tentang apa itu mosi tidak percaya. “Istilah mosi tidak percaya awalnya dalam bahasa Inggris disebut motion of no confidence. Istilah ini digunakan di negara-negara yang menganut sistem parlemen  nasional, misalnya di Australia, Inggris, PNG, New Zeland, dan beberapa negara Eropa lainnya. Mosi tidak percaya ini akan dikeluarkan oleh partai yang sementara menjadi oposisi kepada pemerintah atau partai yang sementara memimpin karena ada kebijakan atau keputusan yang dinilai tidak benar. Berdasar hal itu, mosi tidak percaya kemudian dibuat,” katanya.

Khusus untuk di Indonesia, lanjut Sumule, istilah mosi tidak percaya biasanya dilakukan oleh organisasi yang ada hubungan hirarki, misalnya seperti saat ini di kubu PSSI, di mana ada sejumlah anggotanya yang melakukan mosi tidak percaya kepada ketua umum PSSI.

“Namun untuk persoalan Sekda Papua dan DPRP, sebenarnya hubungan hirarki tidak ada antara Sekda dan DPRP, sehingga tidak tepat jika DPRP gunakan istilah mosi tidak percaya. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, dan UU Otsus No.21 tahun 2001, tidak ada istilah mosi tidak percaya. Jadi tidak benar jika DPRP mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Sekda,” tegasnya.

Persoalan Perdasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua No.6 tahun 2011 yang selama ini membuat sampai DPRP menilai Sekda terlalu mencampuri urusan politik, menurut Agus Sumule, DPRP harus mengerti posisi Sekda, sebab dirinya juga ditugaskan untuk menyelesaikan Perdasus ini. 

Selain itu, apa yang diungkapkan oleh Sekda sebenarnya persoalan yang disampaikan juga oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, yang mana Sekda menyampaikan bahwa persoalan Perdasus sementara ini tinggal menunggu surat klarifikasi terakhir dari Mendagri.

“Saya sarankan agar kita semua menunggu saja surat dari Mendagri, dan undang-undang mengakui jika pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pengawasan representatif kepada Perdasus,” ungkapnya.
 Seperti diberitakan sebelumnya, kabar yang berhembus di DPR Papua soal mosi tak percaya terhadap Sekda Papua, drh Contant Karma dipertegas oleh Wakil Ketua Komisi D DPRP, Boy Dawir. 

Menurutnya, mosi tersebut bukan lagi hanya isu, tapi memang sedang didorong untuk menjadi kesepakatan. Buktinya hingga Jumat (30/3) lalu, Boy mengklaim sudah terkumpul 20 anggota DPRP yang setuju untuk menyampaikan mosi tak percaya tersebut ke pemerintah pusat. 

 “Tolong dicatat barang ini bukan hanya isu, tetapi memang sudah 20 anggota DPRP yang menyampaikan ke saya tentang apa yang dilakukan Sekda tersebut. Dan perlu dicatat juga bahwa jika perlu kami tak lagi menyampaikan ke jajaran menteri saja tetapi sampai ke Presiden,” tegas Boy.


Sumber : http://www.cenderawasihpos.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.