Mengacu Deklarasi PBB Tahun 2007

DAP  Mamta  Minta  Hakim Putus Bebas Forkorus cs


JAYAPURA ,KRBNews - Menjelang sidang putusan terhadap terdakwa makar ‘Presiden NRFPB’, Forkorus Yoboisembut, \Perdana Menteri NRFPB’, Edison Gladius Waromi, beserta ketiga rekannya yakni Selpius Bobii, Agustinus M. Kraar Sananay dan Dominikus Sorabut, yang direncanakan Jumat (16/3) besok, maka dukungan agar Forkorus Cs dibebaskan tanpa syarat datang dari Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah I atau Wilayah Mamberamo Tami (Mamta).
 

Pernyataan dukungan pembebasan tanpa syarat Forkorus Cs ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) DAP, Zadrak Taime dan Koordinator Kerohanian DAP, Pdt. Abihud Yakadewa, di Sekretariat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua-Indonesia (AMPTP-I), Gang Teratai No. 124, Perumnas I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Rabu (14/3) kemarin siang.

Menurut Zadrak Taime, kami dari para pimpinan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah I Mamta yang mengatasnamakan seluruh masyarakat adat Papua di seluruh Tanah Papua Barat mendesak kepada Ketua Majelis Hakim dalam kasus makar Forkorus, Cs yakni Jack Johannis Oktavianus, SH. MH. untuk memberikan atau memutuskan pembebasan tanpa syarat bagi kelima terdakwa (Forkorus, Cs-red) tersebut.

 “Dimana ini mengacu pada hukum keadilan, etika dan sopan santun adat Papua yaitu deklarasi PBB Tahun 2007, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni melindungi dan memproteksi secara meyakinkan tentang  hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi Bangsa Pribumi,  termasuk Bangsa Papua Barat,” katanya. Dikatakan, dalam Mukadimmah Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) 1945 yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala Bangsa, oleh karena itu penjajahan diatas muka bumi ini harus dihapuskan, dikarenakan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pengadilan ini cenderung menciderai nilai-nilai luhur filorsofi Pancasila tersebut.

Menurutnya, UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yakni keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, dan dari hasil keputusan konferensi DAP Wilayah I Mamta, pada tanggal 27 s/d 29 Februari yang lalu, dimana merekomendasikan demi keadilan, maka Ondoafi Forkorus Yoboisembut, S.Pd beserta keempat terdakwa lainnya harus dibebaskan tanpa syarat.

“Selama proses perdebatan yang panjang selama proses persidangan berlangsung, dimana suasana kebatinan dan rasa keadilan, ternyata kami tidak menemukan unsur-unsur makar yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai oleh Julius D. Teuf, SH,” jelas Zadrak Taime.
Ia menegaskan,  Forkorus Yoboisembut merupakan seorang pemimpin adat atau Ondoafi dari wilayah hukum adat Papua yakni wilayah I Mamta, selain itu juga merupakan Ketua Umum (Ketum) DAP diseluruh Tanah Papua, yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat adat Papua, sebagai ahli waris Tanah Papua.

“Maka tidaklah pantas diadili seperti ini, dikarenakan peradilan ini telah mengabaikan hak-hak dasar orang asli Papua, untuk hidup lebih baik di atas Tanah Leluhurnya sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi PBB dan Filososfi atau lima dasar NKRI yaitu Pancasila,” tegasnya.

Lanjutnya, ‘Negara Papua’ pada Tahun 1961 sudah dipulihkan kembali melalui pendeklarasian KRP III, pada tanggal 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu, yang merupakan keputusan tertinggi Bangsa Papua Barat, sehingga status politik Papua dibicarakan pada tingkat Mahkamah Internasional dan PBB secara damai dan bermartabat.

“Kepada Ketua Majelis Hakim yang juga merupakan Ketua PN Klas I A Jayapura, Jack Johannis Oktavianus, SH. MH. beserta hakim anggota lainnya merupakan hamba Allah bagi keadilan dan kebaikan ummat, dimana mereka sedang dituntut oleh Tuhan dan manusia untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini,” ungkapnya.

“Maka itu, kami atas nama DAP Wilayah Mamta I mendesak Hakim pada PN Klas I A Jayapura, agar Forkorus, Cs. dibebaskan tanpa syarat dalam keputusan atau vonis yang akan dibacakan pada peradilan, Jumat (16/3) esok,” pungkasnya. 

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.