SBY Akui Pelanggaran HAM di Papua




SBY
JAKARTA, KRBNews - 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua oleh aparat. Dia menegaskan, para pelanggar tetap diproses hukum dan tidak ada impunitas bagi mereka. ”Baik dari TNI maupun kepolisian, kami beri sanksi. Hukum ditegakkan. Kami gelar pengadilan militer di sana,” ujar Presiden Yudhoyono dalam paparan soal kondisi terakhir Indonesia kepada para perwakilan asing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin. 

Menurut Presiden, tindakan melanggar itu sendiri telah ditangani dengan pemberian sanksi bagi pelakunya. Tujuannya, dia menegaskan, untuk penegakan hukum yang dijalankan prajurit dan polisi. ”Kami ada ekses bagi tindakan yang melebihi kepatutan, yang melanggar hukum dan HAM,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, pemerintah Indonesia berusaha transparan dalam masalah ini. Transparansi yang dilakukan pemerintah, dia melanjutkan, sama halnya dengan ketika mengadili pelaku teroris. Presiden bahkan mempersilakan mengikuti perkembangan saat dilakukan investigasi. ”Kami tidak ingin ada ekses dan tindakan represif dari TNI atau polisi dalam melaksanakan tugas di sana,” katanya. ”Kami lakukan secara terbuka.” Presiden Yudhoyono juga mengajak para perwakilan asing segera menginformasikan adanya pelanggaran yang dilakukan TNI atau polisi. 

Kendati demikian, Presiden menegaskan bahwa kehadiran TNI dan kepolisian di kawasan Papua semata-mata untuk menjaga keamanan publik, bukan bagian dari kegiatan operasi militer. ”Mereka melaksanakan hal itu karena dunia harus tahu memang masih ada gerakan separatisme di Papua,” ujarnya. Serangan separatis itulah, kata Presiden, yang menimbulkan korban pada polisi dan penduduk lokal.

Gerakan separatisme yang mengganggu beberapa waktu lalu muncul lewat aksi-aksi penembakan di Papua. Terakhir, penembakan menewaskan seorang pria di Puncak Jaya pada 21 Januari 2012. Penembakan juga kerap dialami pekerja perusahaan tambang Freeport. "Sah jika tentara dan polisi kami bertugas di sana, saya pertanggungjawabkan," kata Presiden 

Dihubungi terpisah, juru bicara Markas Besar Kepolisian, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, mengatakan proses hukum terhadap polisi yang melakukan pelanggaran HAM tetap dilakukan. ”Siapa pun anggotanya, kami tetap memproses bila ditemukan ada yang melanggar," kata Saud kemarin.

Dia menyatakan, Mabes Polri hingga kini belum mendapat laporan akan adanya anggota kepolisian yang terbukti melanggar hukum dan HAM di Papua. Ia menyatakan akan mengecek peristiwa yang terkait dengan pernyataan Presiden. ”Kami belum tahu yang mana yang dimaksud Presiden.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.