JPU Tolak Eksepsi PH Terdakwa




JAYAPURA - KRBNews - Sidang lanjutan kasus Makar terhadap lima terdakwa diantaranya, presiden Negara Republik Federasi Papua Barat [NRFPB] Forkorus Yaboisembut S. Pd, perdana menteri NRFPB Edison Waromi, Selfius Bobii, Dominikus Serabut, dan Agus Kraar berlangsung di pengadilan negeri Jayapura, Jumat [10/1] kemarin dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum[JPU] terhadap Eksepsi Penasehat hukum terdakwa.

JPU Julius Teuf SH,MH meminta Hakim dalam putusan sela minggu depan menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa makar, karena surat dakwaan Jaksa nomor 457 tanggal 16 Januari 2012 dianggap sudah memenuhi persyaratan materil.

‘’Memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf d Undang nomor 81 tentang KUHAP tersebut, maka surat dakwaan penuntut umum nomor 457 tanggal 16 Januari 2012 atas nama para terdakwa telah memenuhi persayaratan materi,’’ ujar Julius Teuf.

Tim JPU, dalam tanggapannya menyatakan eksepsi atau keberatan kuasa hukum terdakwa yang menyebutkan dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Untuk itu majelis hakim harus dibatalkan, menurut tim JPU, eksepsi tersebut sangatlah tidak masuk akal, karena dakwaan sudah memenuhi persyaratan materil yang diatur dalam pasal 143 KUHAP dimana dakwaan yang dibuat telah mencantumkan tindak pidana yang didakwakan, berikut waktu dan tanggal kejadian serta sudah ditandatangani oleh tim jaksa. Tim JPU selain menolak eksepsi terdakwa, juga meminta sidang perkara makar tetap dilanjutkan sampai memiliki kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya pada Sidang kedua Rabu [8/2] dengan agenda pembacaan eksepsi, Para Penasehat Hukum membacakan eksepsi setebal 15 halaman secara bergantian. Jumlah pengacara yang hadir pada waktu itu berjumlah 14 orang, dari 35 pengacara yang tergabungdalam tim penasehat hukum koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hokum dan Ham di Papua.

Kesimpulan tim pengacara dalam eksepsi Tuntutan JPU, adalah pertama prosedur-prosedur yang dilakukan karena tidak sesuai atauran-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP, maka seluruh proses penyidikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya surat dakwaan JPU menjadi tidak sah.

Kedua, Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Maka berdasar dua kesimpulan tersebut tim sepakat para penasehat hokum meminta kepada majelis hakim untuk memriksa kembali perkara kasus dakwaan makar ini.
Pada sidang pertama, JPU menuntut lima terdakwa Forkorus Yaboisembut, Selfius Bobii, Dominikus Serabut, Agus Kraar, dan Edison Waromi atas tuduhan makar karena pada bulan September tahunlalu pada KRP III mendeklarasikan pendirian Negara Papua Barat Kelimanya dikenakan pasal 106 KUHP jo pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.[krb]

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.