Barisan Merah Putih Ancam Gugat KPU Papua


JAYAPURA -KRBNews, Ketua  Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  Barisan Merah  Putih RI di Tanah Papua  Ramses  Ohee  menegaskan, pihaknya akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, karena dinilai sudah menjual hak 11 kursi bagi masyarakat asli Papua ke partai politik.

 “KPU telah mencaplok hak politik dari kami. Mereka akan kami gugat sebelum Pemilukada Gubernur Papua,” ancam Ramses Ohee usai koordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Dr.Drs.H.Syamsul Arief Rivai,MS di Kantor Gubernur Papua, Senin (27/2).
 Ramses Ohee juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) segera menuntaskan Raperdasus 11 kursi, sebab itu merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus, sehingga saat memasuki Pemilu Legislatif 2014 mendatang, 11 kursi itu sudah harus diakomodir.
 
“Meski  Pemerintah  Provinsi Papua dan DPR Papua  belum mengangkat dan  melantik 11 calon  anggota  DPR Papua yang  merupakan  jasa orang asli Papua  sebagaimana diamanatkan  UU Otsus  No.21 Tahun 2001 khususnya  pasal 6 ayat  2 dan 4. Namun demikian, kami tak mau  diam  dan  tetap memperjuangkan  agar segera  mengangkat  dan melantik 11 calon  anggota  DPR Papua  jatah orang asli Papua,” tegasnya.   
 
 Ondoafi (Kepala  Suku) Kampung  Waena ini menyatakan,  pengangkatan  dan pelantikan 11  calon anggota  DPR Papua sejalan  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  yang  telah  memerintahkan  agar  Pemerintah  Provinsi Papua dan DPR Papua segera  mengangkat  dan melantik  11 calon  anggota DPR  Papua    jatah  orang  asli Papua.
 “11  Kursi   DPR  Papua  merupakan   hak  politik  orang asli Papua  putusan  MK  sesuai  aturan  perundang -undangan  bahwa  Anggota  DPR Papua  dipilih berdasarkan  UU Pemilu No  32  Tahun 2004   dan UU No 21 Tahun 2001  atau  UU Otsus,” tegasnya.
 
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, Dr.Drs.H.Syamsul Arief Rivai,MS, kepada wartawan usai pertemuan dengan barisan Merah putuh, berharap agar DPRP segera menyelesaikan raperdasus 11 kursi. “Jika memang sudah disusun agar segera diberitahukan kepada masyarakat. Andaikan DPRP tidak memproses raperdasus tersebut, maka harus juga disampaikan kepada masyarakat, sehingga jangan menjadi persoalan di waktu yang akan datang,” pungkasnya. (krb)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.