MRP : Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Harus Orang Asli Papua

 Minggu, 15 Januari 2012

JAYAPURA-  Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama DPRP melakukan presentasi dan evaluasi terhadap Perdasus Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur Papua terkait  pasal 2 yang tertera dalam Perdasus tentang keaslian Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai orang Papua asli  dari garis turunan Ayah dan Ibu.  Presentasi dan evaluasi yang perdasus itu dibawah ke Mendagri Gamawan Fauzi dan dipresentasikan oleh DPRP dan MRP, Kamis (12/1/2012) di Jakarta.
Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, sesuai dengan keputusan MRP terhadap perdasus Pilgub Papua  yang menyatakan MRP menyetujui Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  Papua harus orang asli Papua dan keputusan MRP ini sudah disampaikan kepada Mendagri dalam pertemuan khusus Mendagri, MRP dan DPRP.
“MRP sebagai lembaga representatif  kultural   tetap dengan komitmennya di hadapan Mendagri dan MRP tidak akan mengubah apa yang sudah ditetapkannya, “tegas Timotius Murib, Sabtu( 14/1/2012). Ia menyatakan dalam pertemuan internal tersebut, tidak  mencapai kesepakatan atau belum adanya persepsi sama antara MRP dan Mendagri  terkait keputusan MRP tentang  pasal 2 Perdasus Pilgub Papua itu dan Mendagri dalam pertemuan itu belum memberikan pendapatnya.
Timotius Murib menyatakan, karena masalah Perdasus Pilgub Papua ini masalah riskan, namun hal ini merupakan suatu bentuk keberpihakan yang harus diberikan kepada orang asli Papua karena telah diamanatkan dalam Otsus Papua sebagai bentuk Affirmatif, namun dirinya sebagai Ketua MRP yang mewakili semua masyarakat adat Papua di wilayah adat masing masing, tetap berharap agar Mendagri   menerima kebijakan Affirmatif  tersebut. Dalam pertemuan presentasi dengan Mendagri, kata Timotius Mendagri   belum memberikan pendapatnya hingga pertemuan tidak dapat dilanjutkan,  artinya pembahasan  ulang  perdasus pilgub pasal 2 mengalami   penundaan lagi.
Dirinya mengaku sangat kesal dengan sikap Pemerintah Pusat( Mendagri) yang terkesan  memasang kuping kepada suara suara intervensi pihak  yang kontra dengan  pasal 2 Perdasus tersebut, apa yang sudah menjadi keputusan MRP Mendagri hanya menyetujui hingga tidak perlu lagi diutak atik atau dikurangi lagi oleh Tim Evaluasi Depdagri, bila perdasus ini masih diotak atik lagi, kata Murib sangat berpotensi rawan dan mebngakibatkan disintegrasi, karena  undang undang Otsus tidak lagi dilihat sebagai undang undang yang benar benar memberikan  Afirmatif. Untuk itu MRP menegaskan Pihak Pemerintah dalam hal  ini  Depdagri  untuk  mengikuti apa yang kata Undang undang Otsus.(Ven/don/l03)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.