Bangsa Indonesia Menolak Tegas Referendum Papua!

Senin, 16 Januari 2012


Keamanan dan ketenteraman di provinsi paling timur Nusantara, sering mengalami gangguan. Apa lagi terkait tanggal kemerdekaan Papua dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Maka, wajar kiranya bila aparat keamanan semakin intensif terhadap kegiatan tersebut.

Oleh karenanya, pemerintah diharapkan lebih aktif dan terbuka mengajak berdialog kepada masyarakat Papua secara lebih luas. Pemerintah pusat tidak cukup memberi perintah atau instruksi kepada pemerintah daerah. Perlu pendekatan horizontal dan vertikal untuk mencari solusi komprehensif.
Kelompok separatis di Papua memang harus ditindak tegas. Namun, pola pembinaan dan pendekatan sosial yang lebih komprehensif harus dilakukan pemerintah. Pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua harus lebih dioptimalkan. Gejolak di Papua terutama disebabkan oleh adanya warga daerah itu yang belum merasakan kesetaraan sebagai warga negara Indonesia.
Seperti ditulis di atas, persoalan di Papua dapat diselesaikan dengan pendekatan horizontal maupun pendekatan vertikal. Pendekatan horizontal perlu ada penyadaran bagi warga Papua yang tersebar di pesisir, perkotaan, dan pegunungan tentang keberadaannya sebagai satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Papua yang memiliki lebih dari 400 bahasa perlu juga disadarkan bahwa mereka disatukan oleh bahasa Indonesia. Pendekatan vertikal, rakyat Papua juga disadarkan akan adanya kebijakan otonomi daerah yang perlu ditaati. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspirasi Papua. Beberapa ahli antropologi juga diperlukan untuk mempelajari kultur setempat sebagai bagian dari pendekatan lunak untuk mengetahui aspirasi warga Papua.
Meski pendekatan secara lunak perlu dilakukan, namun penegakan hukum juga tetap dikedepankan. Terkait tuntutan referendum di Papua, maka harus ditolak. Bangsa Indonesia harus menolak tegas referendum, karena Papua merupakan bagian dari Republik Indonesia.
Parlemen Inggris yang jelas tergabung dalam International Parliementarian for West Papua dan International Lawyer for West Papua yang juga memfasilitasi seminar tentang Papua dengan mengundang para tokoh separatis yang memperjuangkan referendum beberapa waktu yang lalu, sebenarnya patut disesalkan. Kalau perlu parlemen Indonesia melakukan hal yang sama, yaitu mengundang tokoh-tokoh IRA (Irlandia Utara), mendorong pemisahan diri.
Oleh karena itu, berbagai gejolak politik di Papua akhir-akhir ini merupakan tantangan serius bagi calon pemimpin Papua. Generasi pemimpin baru Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, seharusnya mampu menangkap isu tersebut dan mampu menawarkan ide untuk mencari solusi.

 

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.