Mau Rubah Nama,DPRD PB Harus Respon Kasus HAM

MANOKWARI-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRD PB) melalui suatu rapat paripurna pada masa sidang III tertanggal 11 Desember 2010 telah menyerahkan draft Raperda Perubahan nama DPRD PB menjadi DPRPB (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat).
Simon Banundi,Staf Divisi Informasi & Dokumentasi LP3BH (Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) menyatakan, melalui perubahan nama tersebut para wakil rakyat tentu wajib mengupayakan peningkatan kinerja dan lebih peka terhadap setiap dinamika di masyarakat Papua Barat.
‘’Kami berpandangan bahwa selama dua periode yang telah berlangsung, DPRD Papua Barat tidak pernah mengangkat isu Hak Asasi Manusia yang notabene telah diakomodir dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua. Oleh sebab itu perubahan nama tersebut harus diikuti dengan peningkatan kinerja wakil rakyat yang lebih proaktif mengangkat isu – isu strategis terutama kasus HAM yang masih terbengkalai dalam proses penyelesaiannya,’’ ujar LP3BH kepada wartawan,Selasa (14/12).
Potret kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Wilayah Papua Barat, menurut LP3BH Manokwari,terdapat catatan penting bahwa sejumlah kasus pelanggaran HAM masih terabaikan diantaranya, kasus Wasior tahun 2001 yang saat ini telah sampai di Kejaksaan Agung RI. Namun sangat ironi sebab perkembangan proses hukum kasus tersebut makin tak jelas dan mengalami stagnasi. Kasus kekerasan yang merenggut korban jiwa dua warga sipil yang terjadi di Sowi Manokwari, 15 September 2010 lalu.
‘’Berkenaan dengan hal tersebut kami memandang bahwa DPRD sebagai wakil rakyat sebenarnya memiliki pengaruh yang memadai untuk mendorong pemerintah pusat agar meyelesaikan kasus tersebut. Adanya perubahan nama dari DPRD Papua Barat menjadi DPR Papua Barat tidak harus ibarat “ganti baju”,’’ ujarnya.(des)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.