RESOLUSI TOKOH MASYARAKAT


Stop Kekerasan di Papua
THURSDAY, 24 NOVEMBER 2011

JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan organisasi sipil mendesak penghentian kekerasan di Papua. Seruan ini terangkum dalam resolusi yang dicetuskan di kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
"Ada enam poin resolusi ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Masalah kekerasan di Papua mendesak diselesaikan, salah satunya melalui dialog," kata Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM.
Enam resolusi itu, pertama, membenahi manajemen keamanan dengan mengevaluasi aparat yang bertugas. Kedua, membenahi manajemen ketertiban umum dalam penegakan hukum, bukan melibatkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) atau Detasemen Khusus 88 Antiteror. Ketiga, menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Keempat, penegakan hukum secara adil dan terus-menerus, terutama peristiwa yang menimbulkan korban jiwa. Kelima, pemerintah segera membangun dialog yang bermartabat. Dan keenam, realisasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mengutamakan penduduk di pedalaman Papua.
Salah satu kekerasan yang menimbulkan korban jiwa adalah ketika pembubaran Kongres Rakyat Papua di Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Beberapa korban tewas mengalami luka tembak.
Mereka yang ikut mencetuskan resolusi di antaranya anggota Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Farid Husein; peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan Satrio Widjojo; anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, T.B. Hasanuddin; Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti; Romo Benny Soesatyo; serta Pendeta Gomar Gultom. 
Menurut Kepala Pemerintahan Adat Papua Sayid Fadhal al-Hamid, rakyat Papua memerlukan ruang konsolidasi sebagai jalan menuju dialog dengan pemerintah. Langkah ini penting untuk menghindari sikap saling mencela dan mencurigai antara rakyat dan pejabat pemerintah. "Ruang konsolidasi ini sebagai materi kebijakan politik ke depan," kata Sayid dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan DPR kemarin.
Dia menyayangkan adanya kekerasan yang diduga dilakukan aparat militer akhir-akhir ini. Sayid mengaku peran aparat keamanan terkadang tak manusiawi terhadap warga Papua. Dia mencontohkan saat penangkapan terhadap sekitar 300 orang yang terlibat dalam sebuah pertemuan. Mereka digiring ke kantor polisi sambil diludahi dan dicaci-maki.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Hayono Isman mendukung penghentian aksi militer yang berbuntut kekerasan di Papua. Ia berpendapat dialog merupakan jalan terbaik dalam mengatasi konflik di Bumi Cenderawasih. "Saya sepakat memilih jalan damai tanpa kekerasan," ujar Hayono Isman.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.