search tickets in here

Presiden Harus Datang ke Papua

Suryopratomo

TAHUN 1962 setelah Irian Barat bisa direbut dari Belanda, salah satu yang dilakukan Presiden Soekarno adalah hadir langsung di provinsi paling timur dan bertemu dengan para pemimpin suku yang ada di sana. Bung Karno secara khusus bertemu dengan Kepala Suku Baliem, Obahorok dan itulah momentum pengakuan resmi Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia.

Sebagai seorang pemimpin bangsa, Bung Karno tahu benar bahwa ia wajib untuk datang dan menjelaskan sendiri tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Kepada Obahorok, Bung Karno menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun atas kesepakatan bersama dari semua suku bangsa yang ada di tanah air ini untuk menjadi satu Indonesia.

Bung Karno kemudian memperkenalkan Kolonel Bambang Widjanarko, ajudan yang mendampinginya ke Irian Barat. Dijelaskan oleh Bung Karno bahwa Indonesia ini beragam dalam suku bangsa, budaya, dan juga agama. Bung Karno menjelaskan bahwa tidak semua warga Indonesia beragama Islam, karena seperti Kolonel Bambang Widjanarko ini agamanya Kristen.

Keakraban Bung Karno dan Obahorok itulah yang menjadi simbol kesatuan Indonesia. Dengan pendekatan persaudaraan, maka lunturlah semua syakwasangka yang ada. Orang-orang di Irian Barat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membangun Indonesia.

Ketika sekarang ini Papua kembali bergolak, maka kehadiran pemimpin sangat diperlukan. Kehadiran Presiden langsung di Papua akan menghilangkan semua anggapan bahwa Pemerintah Pusat tidak peduli kepada rakyat Papua.

Kita tahu bahwa Presiden sangat peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Presiden menyatakan bahwa pendekatan yang dipergunakan pemerintah dalam menangani Papua adalah pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan.

Namun penyelesaian persoalan Papua tidak cukup diselesaikan dengan pidato. Apalagi ketika situasi sudah terlanjur memanas seperti sekarang ini, diperlukan sentuhan pemimpin untuk mendinginkan suasana.

Sekarang ini ibaratnya semua mencoba menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Bahkan Organisasi Papua Merdeka yang sebenarnya sudah sempat memudarkan keberadaannya, kini seperti mendapat momentum untuk muncul kembali.

Secara kebetulan semua persoalan menumpuk menjadi satu sekarang ini. Pemilihan Gubernur Papua mendekati waktu pelaksanaan. Sekarang ini ada dua undang-undang yang saling bertabrakan yaitu UU Otonomi Daerah dan UU Otonomi Khusus berkaitan dengan posisi Gubernur Barnabas Suebu untuk boleh atau tidak boleh mencalonkan diri kembali.

Ada lagi persoalan perselisihan antara manajemen dan karyawan di PT Freeport Indonesia. Sudah lebih sebulan perselisihan itu berlangsung dan sekarang ini kegiatan produksi di tambang tembaga terbesar di Indonesia itu terhenti.

Akibat dari perselisihan perburuhan yang berlarut-larut mengimbas ke persoalan sosial. Ketidakpastian menjadi semakin tinggi dan otomatis berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat serta harga-harga kebutuhan yang semakin meningkat.

Akibat lebih lanjut otomatis berpengaruh terhadap situasi keamanan. Penembakan terjadi di banyak tempat. Persaingan antara masyarakat gunung dan masyarakat pantai ikut mewarnai konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk kemudian terjadi penembakan terhadap Kepala Kepolisian Resort Mulia.

Situasi yang memanas di Papua menjadi pintu masuk bagi OPM untuk mengobarkan kembali semangat kemerdekaan. Apalagi lembaga swadaya masyarakat di Jakarta ikut mengipasi keadaan dengan melemparkan isu ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada kenyataannya dana alokasi khusus yang diberikan negara untuk Papua setiap tahun mencapai Rp 29 triliun. Karena situasi yang dibiarkan memanas, kita tidak tahu lagi penggunaan dari anggaran negara untuk Papua itu. Nyatanya masyarakat Papua tetap hidup dalam ketertinggalan.

Apabila keadaan ini tidak segera ditangani, maka eskalasinya akan terus meningkat sampai tanggal 1 Desember mendatang. Pada saat itulah akan dicari momen untuk mencari perhatian internasional atas ketidakpedulian pemerintah pusat dan negara kepada warga di Papua.

Apabila Presiden tidak ingin tercoreng mukanya saat menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN beserta 10 negara mitra di Bali, maka Presiden harus menyempatkan berkunjung ke Papua sebelum berangkat ke Bali. Sempatkanlah untuk tinggal di beberapa kota di Papua dan gunakan kesempatan untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh ada di sana.

Jangan khawatir akan keamanan Presiden. Mereka pasti sangat menghormati dan menjaga keselamatan jiwa  Presiden. Seperti ketika Bung Karno bercengkerama dengan Obahorok, kehadiran Presiden untuk bertemu langsung tokoh-tokoh Papua akan menghilangkan semua prasangka yang ada dan mengembalikan ketenteraman yang ada di Papua.


Post a Comment