Perundingan Butuh Kesadaran Bersama

 Rabu, 23 November 2011 22:23

Bincang-Bincang dengan Direktur ICS Papua, H Budi Setyanto,SH Tentang Masalah Papua (bagian -3)

Budi Setyanto


Keseriusan untuk menyelesaikan masalah Papua, yang menurut  Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto, hendaknya dilakukan dengan tidak mengenyampingkan tugas Pemerintah yang lainnya, terkait untuk mensejahterakan rakyatnya.

“Terkait soal kesejahteraan, atau misalnya soal ekonomi, baik itu melalui kebijakan Otsus atau tidak itu memang harus dilakukan oleh Pemerintah pusat. Yang ini fungsinya adalah bahwa kewajiban Pemerintah terhadap warganya. Entah warga di Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu harus tetap dilakukan, karena Otsus adalah bagian dari sebuah kebijakan saja. “Otsus bukan kitab suci yang tidak bisa berubah. Bisa saja berubah, bisa saja diperbaiki. Tetapi Otsus itu adalah kehendak bagaimana melakukan perbaikan di bidang ekonomi atau kesejahteraan,” jelasnya.
Dikatakan,  dari beberapa sisi ada pelaksanaan secara positif, seperti bidang pendidikan, dan kesehatan maupun pemberdayaan orang Papua. Namun akibat keberadaan UU 32 tentang otonomi daerah yang diberikan kepada Kabupaten, Otsus yang keberadaannya di pemerintahan provinsi jadi kurang punya gigi.  “Otsus sendiri, kebijakan-kebijakan itu tidak berdaya. Karena misalnya kebijakan provinsi tidak didengar pemerintah kabupaten atau kota, itu bagian dari ketidakberhasilan pembangunan di Papua. Dan di Papua seperti itu,” jelasnya.
Hal itu, menurutnya harus dilakukan secara simultan semuanya. “Sehingga nanti bisa jadi dalam proses perundingan yang panjang ini mungkin juga ada perubahan,” lanjutnya. Sebagaimana Aceh yang dimungkinkan tidak ada perjanjian Helsinki jika tidak ada tsunami yang mengilhami Pemerintah Pusat maupun pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sadar bahwa masalah harus segera diselesaikan agar tidak terus timbul korban sia-sia. 
“Karena untuk adanya perjanjian atau perundingan dari konflik politik seperti ini, memang ada kesadaran masing-masing pihak,” tegasnya.
Di Papua, menurutnya juga harus disadari bahwa sampai saat ini masalah politik tersebut selalu memunculkan korban. “Apa harus terus dipelihara?. Ini juga tak bisa. Yang penting bahwa di Papua tidak saja ada persoalan ekonomi, atau social, atau budaya, tetapi sebenarnya yang menjadi akar persoalan adalah persoalan politik. Yang ini pasti terus, terus dan terus. Cuma triggernya yang berbeda,” jelasnya lagi.
Dan untuk menyelesaikannya, menurutnya Pemerintah Pusat harus cerdas dalam melihat, menyikapi dan mencari solusi-solusi atas permasalahan di Papua, baik jangka panjang maupun jangka menengah.
Sedangkan tentang upaya meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dari sejumlah pihak, seperti International Lawyer for West Papua (ILWP), KNPB dan sejumlah pihak lainnya, menurut Budi Setyanto adalah bagian dari strategi orang Papua untuk menyuarakan aspirasi merdeka.
“PBB tidak semudah itu. PBB itu kan dari mekanismenya sudah lama dan susah sekali. Itu kan melalui dewan kehormatan, melalui sidang majelis. Panjang sekali,” jelasnya.
Diceritakan sebagaimana dialami Palestina, yang mana sudah jelas diberi otoritas oleh Israel. “Untuk menjadi anggota penuh di PBB, Palestina yang sudah ada pemerintahannya, juga belum bisa diijinkan. Padahal Unesco sudah member kursi penuh di situ,” terangnya.
Yang menetukan semuanya nanti adalah sidang umum PBB. “Dan itu ditentukan melalui sidang komisi-komisi, dan macam-macam. Itu tidak cukup hanya waktu 50 tahun di sana,” lanjutnya.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.