Enembe Beberkan Dokumen Papua Bergolak

Rabu, 23 November 2011 22:23

JAYAPURA—Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Lukas Enembe SIP  MH     membeberkan  dokumen  yang berisi  rencana sejumlah  pihak  yang ingin membuat  situasi  ketertiban dan keamanan  di  Tanah  Papua terus menerus bergolak.   Pasalnya,  dokumen itu  juga menyebutkan terdapat  23 organisasi  bergerak baik  di dalam maupun di luar Papua yang  membuat Papua tak  aman  dan  terus bergolak dengan   menjadikan  Puncak Jaya dan Mimika sebagai  sayap militer perjuangan. Demikian disampaikan  Bupati Puncak Jaya  Lukas Enembe SIP MH ketika  menghadiri Rapat  Fasilitasi Koordinasi  Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Kantibmas di Aula Sasana  Krida,  Kantor Gubernur  Papua, Jayapura, Rabu (23/11). Kata dia,  dokumen yang dimilikinya  ini dapat disinkronkan dengan  dokumen   dokumen  yang  selama ini telah beredar  luas di masyarakat.
“Sesungguhnya  ada  sejumlah   organisasi yang mempunyai  jaringan luar  biasa yang ingin mengacaukan  Papua dengan separatisme dan ingin memerdekaan diri,”  tukasnya.
Ditambahkannya,  selama  hampir sepuluh  tahun memimpin rakyat Puncak Jaya ia  berupaya  terus menerus  mendalami  dokumen yang   diyakininya cukup lengkap  ini  dibeberkannya  sehingga menjadi perhatian dan solusi   untuk menyelesaikannya.
“Saya  ingin  sampaikan  mungkin   daerah yang   penuh  bermasalah dan konflik  adalah  daerah dimana tempat saya pimpin,” katanya.
Dikatakannya, organisasi  organisasi tersebut memiliki  jaringan terstruktur, rapi  dan hampir dipastikan  jumlah senjata  yang  dimilikinya  sekitar    30 -40-an  pucuk senjata baik  senjata  laras panjang maupun pendek yang makin  hari makin banyak.
“Siapa yang sesungguhnya suplai amunisi. Apakah TNI/Polri atau memang jaringan yang  ada di Jayapura atau dari   mana,” tanyanya.
Karena itu,  tandasnya,  jikalau  1.000 senjata yang dimiliki   organisasi  organisasi  itu—bukan tak mungkin seluruh  Kodim dan  Polres  di wilayah Pegunungan akan ludes. 
“10 senjata saja  kita tak mampu  apalagi  1.000  senjata  habis Pak,” tegasnya.
Menurut dia, pihaknya  menghimbau  kepada  Kapolda dan Pangdam segera  membubarkan   dan menangkap  pelaku pelaku tersebut   yang ada di kota Jayapura   dan  menamakan diri sebagai  organisasi agama, organisasi adat dan organisasi mahasiswa.
“Semua  organisasi  ilegal di Papua harus  dibubarkan  karena  mereka inilah  mata rantai  yang menggerakan semua pergerakan di Tanah Papua,”   tukasnya.  
Calon  Gubernur  Provinsi  Papua ini menegaskan,  mata rantai  pergerkana    ini  harus  diputuskan.  Selama mata  rantai ini tak  diputuskan maka korban  terus berjatuhan.
“Jangan  kita bicara Papua tanah  damai tapi  harus ada  langkah langkah konkrit dari Gubernur, Kapolda dan  Pangdam untuk memutuskan  mata rantai  ini,” tandasnya. 
Dia  menegaskan,  TNI/Polri  sudah mengetahui  siapa sesungguhnya yang  mengacaukan  situasi  kantibmas  di  Papua.
Terkait   dokumen Papua Bergolak,    Kapolda  Papua  Irjen (Pol) Drs BL Tobing  mengatakan pihaknya akan membahasnya lebih detail  bersama Bupati Puncak  Jaya.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen  TNI  Indra Hidayat menegaskan,  dengan situasi reformasi seperti  kini    kadang kadang untuk membubarkan suatu  organisasi tantangannya   besar. Namun demikian, pihak TNI  tak  pernah berhenti membangun  komunikasi sosial bersama masyarakat  Papua antara  lain  menghimbau  masyarakat sipil   yang masih memiliki amunisi agar  segera  menyerahkan amunisi kepada aparat  TNI/Polri. “Kami  juga akan mengembalikan sejumlah nilai dana yang telah digunakan  untuk membeli  amunisi tersebut,” tukasnya.    Hal lain yakni terus menggiatkan ABRI Masuk Desa (AMD)  seperti membangun  fasilitas  publik yang  dikerjakan bersama masyarakat setempat.(mdc/don/l03)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.