OPM Berjanji Tak Kibarkan Bintang Kejora


Tuesday, 22 November 2011


JAYAPURA- Organisasi Papua Merdeka berjanji tak akan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2011 mendatang.
"Iya, tidak akan. Itu sudah keputusan dari markas besar OPM. Kalau ada yang mengibarkan, itu di luar tanggung jawab kami, dan polisi bisa menangkap mereka," kata Lamber Pekikir, Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional OPM, kemarin.
Ia mengatakan, instruksi pelarangan pengibaran Bintang Kejora diambil setelah berbagai insiden yang menewaskan warga sipil di Papua. Pengibaran terakhir terjadi ketika pembukaan Kongres Papua III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, 19 Oktober 2011. Kongres tersebut dibubarkan paksa oleh kepolisian, dan tiga warga tewas dalam peristiwa itu.
OPM tetap berada pada jalurnya, yakni menunggu peninjauan ulang Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Papua. "Kami hanya menginginkan agar Resolusi 2504 diubah oleh PBB. Kalau itu sudah dilakukan, mau bikin kongres merdeka pun terserah," katanya.
Menghadapi 1 Desember mendatang, polisi mewaspadai lima daerah di Papua yang dinilai rawan, yakni Kabupaten Mimika, Manokwari, Jayapura, Puncak Jaya, dan Kota Jayapura. "Kami berharap tidak ada aksi pengibaran untuk mengantisipasi 1 Desember," kata juru bicara Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wahyono, baru-baru ini.
Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, bekerja sama dengan Komunitas Jurnalis Papua, berencana mempertemukan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dengan pihak pemerintah Indonesia dalam pra-dialog tingkat Provinsi Papua.
"Ini untuk mencari solusi berbagai persoalan di Papua, sehingga kami berencana melakukan pra-dialog tingkat Provinsi Papua dengan menghadirkan TPN-OPM dan beberapa komponen masyarakat lainnya," kata Ketua AJI Kota Jayapura Victor Mambor kemarin.
Menurut Victor, pihaknya meminta jaminan keamanan bagi mereka yang selama ini dianggap telah berseberangan dengan pemerintah Indonesia, seperti TPN-OPM, jika mereka dihadirkan dalam pra-dialog ini.
Dr John Manangsang, salah satu tokoh masyarakat dan juga politikus di Papua yang berencana mendatangkan kelompok TPN-OPM dalam pra-dialog tingkat provinsi itu, juga meminta jaminan keamanan bagi mereka yang diundang dalam pra-dialog ini.
"Memang diperlukan jaminan khusus dari aparat keamanan, seperti TNI dan polisi, namun sekarang apakah ini betul mereka bisa datang ke kota. Jika betul mendapat jaminan keamanan, jelas mereka datang. Sebab, tanpa kehadiran mereka berbicara, dialog ini akan percuma," kata Manangsang saat jumpa pers, Ahad malam lalu.
Dandim 1701/JPR, Letkol Inf. Rano Tilaar, mengungkapkan, persoalan jaminan keamanan dan keselamatan jiwa pihak TPN-OPM yang akan datang melakukan pra-dialog tingkat Provinsi Papua, pada prinsipnya pihak TNI bersama kepolisian akan menjamin keselamatannya.
"Kami bersama kepolisian siap menjamin keselamatan mereka. Apalagi melihat suatu keinginan mencari jalan keluar persoalan Papua melalui pra-dialog. Maka, menurut saya, semua pihak pasti akan mendukung. Sehingga apa yang diinginkan, agar Papua jadi tanah damai, bisa terwujud," katanya, Ahad malam lalu.http: //www.korantempo.com/#

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.