Komnas HAM: 3 Titik di Papua Memprihatinkan

"Komnas HAM dan kita semua ingin berhati-hati dalam menyikapi Papua."

Selasa, 1 November 2011, 13:27 WIB
Kerusuhan pacsa Kongres Rakyat Papua III
VIVAnews
- Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nurkholis yang juga anggota tim investigasi Papua menyatakan, situasi di Papua sangat tidak menguntungkan bagi penegakan HAM.
Tiga lokasi, Jayapura tempat diselenggarakannya kongres Papua, Puncak Jaya tempat penembakan seorang Kapolsek, dan Timika tempat kerusuhan karyawan PT Freeport dan polisi -- dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Komnas HAM dan kita semua ingin berhati-hati dalam menyikapi Papua, dan intinya kita tetap ingin mendorong satu sikap dialog," kata Nurkholis saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 1 November 2011.

Nurkholis mengimbau pada semua elemen, baik polisi, TNI, ataupun masyarakat untuk mengurangi kekerasan karena kekerasan-kerasan yang terus terjadi itu akan menyulitkan proses dialog. Padahal dialog diharapkan dapat menjadi solusi yang mempertemukan kepentingan dari pihak-pihak yang merasa belum puas.

"Komnas HAM sendiri sedang menyusun satu laporan yang nantinya akan kami koordinasikan dengan Menkopolhukam. Kemudian nanti akan kami sampaikan kepada Presiden," terangnya.

Laporan itu, sesuai kesepakatan dengan Presiden, yakni ada tiga hal. "Satu masalah Papua, kedua konflik sumber daya alam termasuk rumah dinas, kemudian ketiga pelanggaran HAM masa lalu," ujarnya.

Nurkholis menuturkan tim investigasi Komnas HAM sampai saat ini masih bekerja.  Mereka terus proaktif dalam melakukan penyelidikan kasus yang terjadi di Jayapura terkait ditahannya beberapa orang usai pembubaran Kongres Papua III.

Dia juga meminta kepada Kapolda untuk memenuhi hak-hak tersangka. Misalnya hak untuk ditemui keluarga, hak mendapatkan pendampingan pengacara, hak mendapatkan satu tempat yang layak sebagai tahanan.

"Komnas HAM tidak ingin intervensi proses penegakan hukum, tapi kami minta pada Kapolda. Itu kami rekomendasikan untuk dimaksimumkan," jelasnya.

Terkait persoalan Freeport, dia mengatakan sudah tidak ada pilihan lain selain meningkatkan proses mediasinya dan tidak boleh berhenti. Menurutnya, jika proses mediasi memang deadlock maka harus dicari jalan keluar. "Misalnya mengganti mediatornya, atau keluar dari tuntutan pokok sambil terus melakukan komunikasi antara manajemen dan karyawan," kata dia. (umi)
Share:

Search This Blog

Support

Facebook