Demokrat: Silahkan BPK Audit Polri dan TNI

Minggu, 6 November 2011, 15:41 WIB

"Apakah dana yang berasal dari PT Freeport itu legal, ilegal atau menyalahi aturan."

Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono
VIVAnews -
Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono ikut angkat bicara soal aliran dana PT. Freeport Indonesia ke Polri dan TNI.

Ibas, begitu dia disapa, mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek dugaan aliran dana Freeport ke Polri dan TNI.

"Silahkan BPK cek, apakah dana itu legal, ilegal atau menyalahi aturan," ujar Ibas disela pembagian hewan kurban DPP Partai Demokrat di Jagakarsa, Jakarta, Minggu 6 November 2011.

Jika proporsionalitas yang benar terkait audit dugaan aliran dana itu, Ibas meminta, semua pihak untuk tidak terlalu banyak komentar.

Demokrat, kata Ibas, mendukung BPK untuk mengaudit aliran dana Freeport. "Apakah selama ini dana yang mengalir ke kepolisian menyalahi aturan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Imam Sujarwo, membenarkan anggotanya di Provinsi Papua mendapat uang dari PT Freeport Indonesia. Menurut dia, setiap anggota polisi mendapatkan jatah Rp1.250.000 per bulan.

"Kan kita tahu Papua seperti apa. Secara geografis sangat susah, nyamuk banyak, biaya mahal. Saudara bisa lihat di daerah Freeport seperti apa, hanya Rp1.250.000," kata Imam di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 3 November 2011.

Sementara, Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo mempersilakan pihak ketiga mengaudit dana pengamanan dari PT Freeport Indonesia. Dana itu harus diperjelas supaya tidak terjadi polemik di masyarakat.

"Seperti yang saya sampaikan sejak awal untuk diaudit supaya lebih jelas," kata Timur di Jakarta, Kamis 3 November 2011.

 

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.