Teror di Freeport dan Biaya Sewa Aparat

12:41:00 PM

PT Freeport Indonesia di Papua dilanda mogok kerja karyawan. Juga aksi teror.

 Kamis, 27 Oktober 2011, 20:29 WIB



VIVAnews
- Beberapa bulan terakhir, PT Freeport Indonesia di Papua dilanda mogok kerja karyawan. Setelah delapan hari mogok di bulan Juli 2011, para pekerja kembali menggelar pemogokan pada 15 September. Para buruh yang mogok itu pada umumnya pegawai nonstaf yang bekerja sebagai teknisi pertambangan.

Mereka menuntut gajinya dibayar dalam bentuk dolar dan dihitung per jam. Untuk pekerja level rendah mereka minta US$11,5. Sedang buruh level tinggi mereka minta US$35.
Negosiasi antara pekerja dan sang juragan sampai saat ini belum menemukan titik temu. Selama ini, pendapatan karyawan nonstaf Freeport sendiri sudah mencapai Rp210 juta hingga Rp230 juta per tahun.

Selain mogok buruh, PT Freeport juga menghadapi ancaman keamanan. Para buruh Freeport terancam nyawanya. Mereka dibuat tak nyaman saat bekerja mengeruk emas dan tembaga untuk perusahaan tambang dari negeri Paman Sam itu.

Dalam bulan Oktober ini saja, telah terjadi beberapa kali penembakan. Senin 10 Oktober sekitar pukul 10.30 WIT penembakan terjadi di terminal Freeport Gorong-gorong Timika. Satu tewas dan tiga karyawan terluka parah.

Empat hari berselang, Jumat 14 Oktober 2011, tiga karyawan yang menumpang kendaraan L300 open kap tewas ditembak. Bahkan, saat mobil penolong yang berisi 1 anggota TNI dari Yonif 754 dan seorang security juga dihujani peluru saat menjemput para korban.

Seminggu kemudian, tiga buruh Freeport juga tewas ditembak pada Jumat 21 Oktober 2011, di kilometer 38 daerah Abepura, Timika. Serangan bersenjata kembali terjadi pada Rabu, 26 Oktober sekitar pukul 00.15 WIT. Sebuah mobil RP15 yang sedang berpatroli di areal Freeport di mile 35 Jalan Tembagapura diberondong tembakan. Untung tiga personel Brimob selamat dari hujan peluru itu.

Imbasnya

Akibat gonjang-ganjing keamanan itu, produktivitas perusahaan tambang raksasa ini terganggu. Berdasarkan laporan kinerja kuartal III-2011 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang dikutip VIVAnews.com, Kamis 20 Oktober 2011, produksi emas Freeport Indonesia sebanyak 357 ribu ounce. Jumlah itu menunjukkan produksi itu turun 22,7 persen atau 105 ribu ons dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 462 ribu ounce.

Sepanjang Januari-September 2011, Freeport Indonesia memproduksi emas sebanyak 1,12 juta ounce, atau turun lima persen (62 ribu ons) dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 1,18 juta ounce.

Sedangkan, untuk tembaga, produksi pada kuartal III-2011 sebanyak 233 juta pounds, atau turun 125 juta pounds (34 persen) dibandingkan periode sama tahun lalu, 358 juta pounds.

Secara kumulatif, selama Januari-September 2011, produksi tembaga Freeport Indonesia mencapai 778 juta pounds, atau turun 14,7 persen (135 juta pounds) dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 913 juta pounds.

Penurunan produksi berimbas pada penjualan emas dan tembaga Freeport. Penjualan emas pada kuartal III-2011 mencapai 384 ribu ounce, atau turun 17,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, 466 ribu ounce. Secara kumulatif, penjualan emas Januari-September 2011 mencapai 1,16 juta ounce, atau turun 3,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu 1,2 juta ounce.

Untuk penjualan tembaga, pada kuartal III-2011 mencapai 253 juta pounds, atau turun 111 juta pounds (30,4 persen) dibanding periode sama tahun lalu sebanyak 364 juta pounds. Sepanjang Januari-September 2011, penjualan tembaga mencapai 796 juta pounds, atau turun 123 juta pounds (13,3 persen) dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 919 juta pounds.
Nuansa politik
Masalah Freeport memiliki banyak dimensi. Salah satunya adalah rasa keadilan. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, John Ibo, masyarakat Papua menganggap PT Freeport adalah proyek politik.
“Orang Papua itu selalu menganggap Freeport proyek politik,” kata Ibo di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 27 Oktober 2011. Ibo menjelaskan, kentalnya nuansa politik dalam Freeport dapat dilihat dari kontrak karya perusahaan itu.

Kerjasama Freeport dengan pemerintah Indonesia, tutur Ibo, sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967. Kontrak kemudian dilanjutkan pada tahun 1999, dan diperbarui lagi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kontrak Freeport, lanjut Ibo, bahkan tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Papua, melainkan langsung dengan pemerintah pusat. “Pemerintah mengatur lewat undang-undang. Itu pelaksanaannya nanti oleh siapa? Kami sendiri tutup mata untuk pelaksanaannya,” ujar Ibo.

“Itu sebabnya orang Papua menganggap PT Freeport itu perusahaan-perusahaan politik belaka,” ucap Ibo. Namun Ibo tidak berani mengatakan jika operasi Freeport di tanah Papua menyebabkan ketidakadilan di masyarakat lokal.

Pasalnya, kata Ibo, apapun yang dilakukan oleh Freeport sudah tercantum dalam undang-undang yang sah. “Ketidakadilan bisa terjadi, misalnya dalam persentase pembagian dari tambang, gas, dan minyak bumi. Tapi itu diatur dalam undang-undang. Kami mau kompromi apa, pelaksanaannya saja belum. Bagaimana merasa adil dalam hak rakyat Papua,” kata Ibo.

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Ramdani Sirait mengatakan, Freeport memang hanya memegang satu kontrak karya, “yaitu kontrak karya dengan pemerintah Indonesia.” Menurutnya, Freeport juga memberikan dukungan kepada pemerintah dalam soal keamanan.

“Soal dukungan Freeport untuk keamanan, itu bukan hal baru. Ada di website, transparan, disebutkan besarnya,” kata Ramdani.
Sewa aparat

Sebenarnya PT Freeport tak tinggal diam untuk mengatasi ancaman itu. Freeport mendatangkan personel TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset mereka di Papua. Kabarnya, untuk 'menyewa' aparat itu, duit yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah.

"Jadi begini, ada pernyataan resmi dari Freeport bahwa mereka sudah membayarkan uang sebesar US$14 juta kepada polisi dan TNI. Itu untuk menjaga keamanan Freeport," kata anggota Komisi I DPR, Lily Wahid dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 27 Oktober 2011. Jika US$1 setara dengan Rp9.000, maka jumlah 'uang sewa' aparat itu sebesar Rp126 miliar.

Menurut Lily, jika informasi itu benar dan sesuai fakta di lapangan, maka Freeport melanggar undang-undang. Untuk menindaklanjuti soal ini, Lily mengusulkan Komisi I mengundang pihak terkait untuk memberikan penjelasan.

"Kami komisi akan mengundang Menko Polhukam dan Panglima TNI. Setelah mendengar penjelasan mereka, baru nanti kami akan bersikap," kata Lily Wahid.

Namun, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono mengaku tak tahu menahu adanya aliran dana itu. Dia mengatakan anggaran yang digunakan anggotanya di Papua selama ini berasal dari negara. "Selama ini saya mengeluarkan biaya untuk operasional di sana dari APBN," kata Agus.

Selain itu, keberadaan anggota TNI dalam pengamanan itu hanya bersifat membantu personil kepolisian saja. Sehingga, kata dia, jika memang ada dana pengamanan itu tentunya akan diberikan melalui Polri. "Nanti tinggal polisi saja, maunya seperti apa. Kalau seandainya ada Polri di sana, dana-dana itu melalui kepolisian," ujarnya.

"Makanya kita perlu tahu, dana anggaran dari PT Freeport untuk TNI itu saya belum tahu karena kan tidak pernah lewat saya. Kalau dana itu dialirkan lewat kepolisian saya juga tidak tahu."

Namun demikian, Agus mengatakan bisa memahami jika dana dari PT Freeport itu diberikan secara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi, jika dana itu tidak resmi, maka dia meminta anggotanya untuk tidak menerimanya. "Itu akan kita tindak," kata dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam membantah aliran dana itu. Dia justru meminta Lily Wahid untuk membuktikan adanya dana tersebut. "Tidak ada. Kami belum lihat adanya bantuan itu," kata Anton. "Tolong dicek. Kan sesuatu yang dilontarkan itu harus dicari dulu kebenarannya-- dananya untuk apa dan sebagainya, baru nanti kami jelaskan."

Sementara itu, juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan bahwa isu itu bukanlah hal yang baru. Ramdani juga menyebut informasi itu sudah tertuang dalam situs resmi Freeport.

"Soal dukungan Freeport untuk keamanan ada di website. Itu bukan hal baru. Transparans disebutkan besarnya," kata Ramdani dalam pesan tertulis kepada VIVAnews.com.

Dalam situs resmi Freeport Indonesia tidak disebutkan biaya yang digelontorkan untuk TNI dan Polri. Tetapi, Freeport membenarkan bahwa memang ada aparat pemerintah yang menjaga lokasi. Karena memang tambang Freeport merupakan salah satu objek vital nasional.

Dalam situs resmi dikatakan, karyawan satuan pengamanan PTFI (yang jumlahnya sekitar 750 orang) tidak membawa senjata dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya sebagai petugas pengamanan internal. Pada 2008, total biaya departemen satuan pengamanan internal itu mencapai US$22,7 juta (US$ 22,5 juta bersih untuk PTFI).

"Jumlah personel pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah itu dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di bandara udara, pasukan anti-huru-hara untuk penanganan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan." (eh)

 

 

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »