Ratusan Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Solidaritas Untuk Papua ( S U P ) Melakukan Aksi Di Malioboro Yogyakarta

Senin, 31 Oktober 2011


YOGYA -  Ratusan Mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Untuk Papua (S.U.P) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Yogyakarta dan sepanjang kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (31/10/2011) siang.

Mereka mengecam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan TNI/Polri di tanah Papua. Para mahasiswa itu menilai pendekatan militeristik yang diterapkan tidak mencerminkan  keberadaan negara Indonesia sebagai negara berdasar hukum.

"Tarik militer dari Papua. Hentikan pelanggaran HAM di Papua dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua," tegas Lexy, koordinator umum aksi.

Unjuk rasa Lexy dan kawan-kawan digelar sebagai puncak dari rangkaian kegiatan yang dilakukan SUP yaitu diskusi publik dan aksi 1.000 lilin di UGM dalam rangka rasa duka cita atas matinya HAM di Papua.


TUNTUTAN AKSI 
SOLIDARITAS UNTUK PAPUA
(S.U.P)

PERNYATAAN SIKAP
HENTIKAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA..!!
SALAM DEMOKRASI..!!!
Beroperasinya  perusahaan-perusahaan  besar  di  Papua  seperti Freeport tetap  mengambil  peran  atas terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia, khususnya pada era Orde baru.  Eksploitasi  besar-besaran,  kerusakan lingkungan  dan  penyerobotan  tanah  rakyat terus  berlangsung.  Tuntutan  masyarakat  atas perlakuan  tidak  adil  dijawab  dengan  kehadiran  aparat  keamanan  dan  operasi-operasi penumpasan separatisme.  Kehadiran  perusahaan-perusahaan  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  Papua  telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah, kehilangan  akses  ekonomi,  kerusakan  lingkungan  maupun  maupun  pelanggaran  terhadap hak-hak  masyarakat  adat  lainnya.  Protes-protes  masyarakat  merupakan  ancaman  bagi keberlangsungan  perusahaan-perusahaan  di  sana  sehingga  tenaga  keamanan  sangat dibutuhkan.
Selama  reformasi  berlangsung  kondisi  hak  asasi  manusia  tidak  menjadi  lebih  baik dibandingkan  ketika  rejim  Suharto  berkuasa.  Aksi-aksi  kekerasan  dan  bentuk-bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia  terus  berlangsung  dan  memprihatinkan.  Hampir  semua peristiwa pelanggaran  hak  asasi  manusia  itu  berkaitan erat  dengan  operasi-operasi  militer penumpasan  separatisme  yang  dilancarkan.  Terbukanya  ruang  berekspresi  dan penyampaian  pendapat  ketika  reformasi  bergulir  memberi  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat  Papua  untuk  menyampaikan  aspirasinya. Namun,  ekspresi  masyarakat  Papua ditanggapi  dengan  tindakan  represif  aparat  keamanan,  apalagi  ketika  aspirasi  merdeka terus  didengungkan. Aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan bersimbiosis untuk menghadapi perlawanan-perlawanan  masyarakat  Papua.  Pos-pos pengamanan  didirikan  berdampingan dengan  perusahaan.  Bahkan,  Perusahan-perusahaan  besar  di  Papua  menyediakan  dana khusus  untuk  operasi-operasi  pengamanan.  Sementara  itu,  pos-pos  militer  dan  polisi sengaja  ditempatkan  lokasi  konsesi,  dan  warga  yang  membuat  ulah  dituding  sebagai separatis.atas dasar gangguan  keamanan  melegitimasi  penempatan-penempatan  sejumlah  pasukan di areal-areal eksploitasi. Menjaga  keutuhan  NKRI menjadi  legitimasi aparat keamanan  untuk terus  melakukan  Intimidasi,penyiksaaan sampai pembunuhan terhadap rakyat di Papua.
Seperti yang dilakukan aparat TNI-POLRI terhadap pemogokan Buruh PT freeport. Penerapan politik upah murah yang dijalankan oleh rezim SBY-Boediono dan dilaksanakan oleh PT.Freeport terhadap Buruhnya membuat ribuan buruh PT Freeport Indonesia melakukan mogok kerja untuk menuntut adanya perbaikan upah dan kesejahtraan buruh.. Aksi mogok kerja melibatkan hampir 8000 buruh PT Freeport yang dan berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 15 Oktober. Namun, pagi hari Senin pada tanggal 10 Oktober 2011 lalu, buruh dan masyarakat sekitar PT. Freeport yang melakukan aksi mogok kerja dan melakukan protes kepada pihak management PT. Freeport yang melakukan Hiring of the employees (Mempekerjakan karyawan) baru dari luar daerah untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan pemogokan. Sangat disayangkan, aspirasi Buruh tersebut kemudian ditanggapi dengan kekerasan dan disambut dengan peluru dan pentungan dari aparat kepolisian. Akibat tindakan brutal aparat kepolisian tersebut, menelan korban seorang buruh yang tertembak dibagian dada kirinya hingga meninggal dan melukai 2 orang buruh yang terkena peluru karet di bagian punggung serta 2 orang lainnya terluka dibagian kepala akibat pukulan, serta korban lainnya yang juga mengalami luka.
Begitu Pula sikap yang dilakukan aparat dibawah kepemimpinan SBY-Budiono menyikapi Kongres Rakyat Papua Pada 19 Oktober 2011, Tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum yang melakukan penangkapan dasar yang kuat dan dengan prosedur yang baik, akan tetapi menggunakan pendekatan dengan kekerasan. Saat itu  aparat Gabungan TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan SIK.Ratusan aparat dari Polri dengan menggunakan senjata lars panjang terkonsentrasi disekitar jalan utama Jalan Raya Sentani-Abepura (disekitar jalan SMP Paulus). Sementara dijalan Yakonde Aparat Kepolisian bersiaga dengan anggota TNI. Di sisi jalan Sosiri terlihat anggota Polisi. Pengerahan pasukan TNI/Polri disekitar lokasi kongres didukung dengan kendaraan Barakuda sebanyak 3 kendaraan (2 milik TNI dan 1 milik Brimob Polda Papua), ketiganya disiagakan di jalan Yakonde. Tembakan yang diarahkan ke peserta Kongres III Papua bermula dilakukan oleh anggota Polisi, sekitar pukul 15.00 Wit. Penembakan terjadi setelah polisi menghentikan sebuah mobil Avanza berwarna silver. Penghentian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura.Tembakan yang diarahkan ke peserta Kongres III Papua bermula dilakukan oleh anggota Polisi, sekitar pukul 15.00 Wit. Penembakan terjadi setelah polisi menghentikan sebuah mobil Avanza berwarna silver.Penghentian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura..Penangkapan disertai tindakan penyiksaan dialami oleh peserta kongres. Tembakan peluru tajam dan gas airmata di arahkan ke peserta kongres, semua orang-orang yang ada di lokasi tidak dapat keluar untuk lari menyelematkan diri karena posisi mereka sudah dikepung oleh aparat. Beberapa peserta kongres berhasil melarikan diri ke Asrama Tunas Harapan yang berada di samping lapangan Zakeus. Brimob mengejar mereka ke asrama dengan menembak kaca-kaca di asrama.Salah seorang anggota Brimob menodongkan senjata ke orang-orang yang ditemui di asrama Tunas harapan  kemudian menyuruh mereka keluar menuju ke lapangan.Beberapa diantaranya dipukul dengan kayu dan digiring hingga kelapangan Zarkeus. Aparat juga menangkap ratusan peserta kongres yang hendak pulang kerumah atau yang semebtara membubarkan diri. Di tengah lapangan mereka mengalami intimidasi dan tindakan kekerasan berupa pemukulan dengan kayu, dipukul dengan laras senjata, ditendang dan dipukul dengan tangan. Pada tgl 20 Oktober 2011, ditemukan tiga mayat terkena peluruh tajam yaitu atas nama Melkias Kedepa / Daniel Taniwo Kedepa ( 25 thn), Yakobus Samonsabra, 53 thn  dan Maxsasa Yewi, 35 thn. Selain itu pihak keluarga korban tidak di Izinkan untuk memiliki hasil otopsi dari pembunuhan aparat TNI/POLRI tersebut.
MAKA DARI ITU KAMI DARI S.U.P MENUNTUT :
1.      Hentikan Pelanggaran HAM di PAPUA!!!
2.      Usut tuntas Pelaku Pelanggaran HAM di PAPUA..!!!
3.      SBY-Budiono harus bertanggung jawab atas Pelanggaran HAM di PAPUA
4.      Tutup PT.Freeport, karena PT.Freeport adalah Biang keladi Pelanggaran HAM di Papua..!!
5.      Stop Penambahan dan pengiriman Militer di Papua..!!
6.      Tarik Militer Organik dan Non Organik dari tanah Papua..!!
7.      Stop Politisasi kasus penembakan di papua oleh Pemerintah, PT freeport dan TNI-Polri..!!
8.      Berikan Ruang Demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua..!!
9.      Hentikan Perampasan Tanah-tanah rakyat/tanah adat  di Papua yang selalu di peruntukan untuk tambang

Sekian dan Terimakasih..

SALAM DEMOKRASI..!!!




Share:

Search This Blog

Support

Facebook